Di Barak Militer ala KDM
JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan temuan terkait Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang dikenal sebagai “Pendidikan Barak Militer bagi Anak Nakal/Bermasalah.” Program ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa lembaganya menemukan anak-anak tingkat SMP yang tidur di atas velbed, yaitu tempat tidur darurat berbahan kain, di Purwakarta, Jawa Barat. Jasra menambahkan bahwa temuan ini telah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan diusulkan untuk dilakukan penggantian.
“Kami juga menemukan di Purwakarta bahwa anak-anak SMP tidur di velbed. Kami telah memberikan masukan kepada Pemda agar tempat tidur ini diganti,” ujar Jasra dalam konferensi pers yang diadakan secara daring pada Jumat (16/5/2025).
Jasra mengungkapkan bahwa tempat tidur yang digunakan oleh siswa di Purwakarta perlu diganti karena tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tempat tidur tersebut akan digunakan selama masa pembinaan siswa.
“Tempat tidur ini tidak aman dan tidak nyaman bagi anak-anak, terutama dengan durasi penggunaan yang cukup lama,” jelas Jasra.
Dia menjelaskan bahwa lokasi pembinaan di Purwakarta berupa aula pertemuan yang dibagi menjadi beberapa ruang untuk berbagai kegiatan, termasuk tempat istirahat, ruang belajar, dan ruang makan.
“Program ini mencakup berbagai usulan penting, seperti pendidikan bela negara, penguatan mental, spiritual, dan sosial, pembentukan kedisiplinan, peningkatan kemandirian, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan,” tambah Jasra.
Jasra juga menyoroti bahwa fasilitas yang lebih baik dapat ditemukan di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Bandung Barat, di mana para pelajar mendapatkan tempat tidur yang dilengkapi dengan kasur dan lemari yang memadai.
“Tempat ini merupakan lembaga pendidikan khusus untuk bela negara, dan juga digunakan untuk pelatihan prajab ASN. Berdasarkan informasi yang kami terima, sarana dan prasarana di sini, seperti dipan, kasur, dan lemari, cukup lengkap,” jelas Jasra.
KPAI menilai ketimpangan ini sebagai penyebab belum adanya standar baku dalam pelaksanaan program. Menurutnya, hal ini seharusnya dapat dirumuskan karena akan berdampak pada kualitas hasil program secara keseluruhan.
“Perbedaan tersebut mencakup struktur program, ketersediaan sarana dan prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran yang tidak seragam, meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan yang berbeda,” tutup Jasra. (Red-033)