Wakil Menteri Pertahanan Hadiri Rapat Kerja, Komisi I DPR RI dan Pemerintah Sepakati Pembicaraan Tingkat I RUU TNI

    0
    70

    JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, hadir dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di ruang sidang Banggar DPR RI, Jakarta, pada Selasa (18/03/25).

    Rapat kerja yang berlangsung terbuka ini juga dihadiri oleh Menteri Hukum, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg, serta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.

    Agenda utama rapat ini adalah membahas Pembicaraan Tingkat I mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Hasil rapat tersebut menunjukkan bahwa Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU ini akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Pembahasan RUU TNI antara pemerintah dan Komisi I DPR RI pada Pembicaraan Tingkat I telah dilakukan secara konstruktif, dengan tujuan untuk menghasilkan substansi RUU yang sejalan dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta undang-undang lainnya,” ungkap Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    “Menteri Hukum juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Kementerian terkait, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI,” tambahnya.

    Yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, serta Kepala Biro Tugas dan Pengawasan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. (Biro Informasi dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan/Red-033)