Dengan Pendekatan Konstitusional dan Humanis
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Dalam beberapa hari terakhir, kelompok bersenjata yang menyebut diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali mengeluarkan pernyataan provokatif mengenai rencana pembangunan pos militer TNI di Puncak Jaya dan sembilan wilayah lainnya yang mereka klaim sebagai “zona perang.” Mereka juga mengancam akan menyerang aparat TNI-Polri dan memberikan ultimatum kepada masyarakat non-Papua untuk meninggalkan daerah tersebut. (Jumat, 25 April 2025)
Namun, pernyataan ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Kehadiran TNI di Papua, termasuk pembangunan pos militer di daerah-daerah rawan, adalah langkah yang sah, konstitusional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Dasar Hukum Kehadiran TNI
TNI hadir di Papua untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan memastikan keselamatan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 30, serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang mengatur tugas TNI, termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengamankan wilayah perbatasan dan menangani kelompok separatis bersenjata. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 menegaskan tanggung jawab TNI dalam mengamankan daerah-daerah yang rentan terhadap konflik.
Pembangunan pos militer di Puncak Jaya dan sekitarnya bukanlah tindakan provokatif, melainkan bagian dari upaya TNI untuk menjaga keamanan dan stabilitas, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dan mendukung aktivitas pembangunan nasional.
Pendekatan Humanis dan Teritorial TNI
TNI tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial. Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2020 mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, TNI berkontribusi dalam mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif di wilayah tersebut.
Dalam menghadapi berbagai ancaman, TNI tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan pendekatan yang proporsional dan profesional, serta senantiasa memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.
Ancaman TPNPB-OPM: Tindakan Terorisme yang Melanggar Hukum
Serangan dan ancaman yang dilakukan oleh TPNPB terhadap masyarakat sipil, termasuk guru, tenaga medis, dan pekerja infrastruktur, serta fasilitas umum, merupakan pelanggaran hukum. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan teror di kalangan masyarakat sipil dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini jelas melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, yang menekankan pentingnya membedakan antara kombatan dan warga sipil, menjaga proporsionalitas dalam serangan, serta memberikan perhatian pada perlindungan masyarakat sipil.
Kesimpulan: Kehadiran TNI di Papua adalah Representasi Negara, Bukan Penindasan
Kehadiran TNI di Papua bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk masyarakat asli Papua, dapat menikmati hak dasar mereka untuk hidup dalam keamanan, keadilan, dan perdamaian. Setiap tindakan yang diambil oleh TNI merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan, mendorong pembangunan, dan melindungi masyarakat dari kekerasan.
Tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dan teror untuk memaksakan kehendak mereka dalam negara yang menjunjung hukum. TNI akan terus melaksanakan tugasnya dengan profesional dan responsif, serta berkomitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Autentikasi:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)