Mereka Keluar Barak 18 Juni
JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan KPAI untuk melanjutkan pendidikan anak-anak bermasalah karena program mereka akan berakhir pada 18 Juni mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi merespons sejumlah temuan KPAI terkait program pendidikan karakter di barak militer.
“Anak-anak sudah keluar nanti tanggal 18 Juni. Silakan KPAI lanjutkan,” ujar Dedi via sambungan telepon, Jumat (16/05/2025).
Dedi mengatakan KPAI yang merasa memahami betul tentang psikologi dan tumbuh kembang anak diharapkan bisa melanjutkan pendidikan anak-anak bermasalah sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang diharapkan.
“Kami berterima kasih dan merasa terbantu dengan KPAI jika ingin melanjutkan pendidikan anak. Mereka mungkin lebih mengerti tentang kondisi anak daripada jajaran pemerintah di sini dan juga TNI. Silakan, kami akan merasa terbantu,” jelas Dedi.
Sebelumnya, KPAI menilai bahwa program pengiriman pelajar ke barak militer, yang dikenal sebagai program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, berisiko melanggar hak anak. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menyatakan bahwa potensi pelanggaran tersebut muncul karena tidak adanya rekomendasi dari psikolog profesional sebelum anak-anak dikirim ke barak militer.
“Kami berharap tidak ada pelanggaran hak anak, namun potensi ke arah itu ada, terutama karena kurangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog,” ungkap Ai dalam konferensi pers pada Jumat (16/5/2025).
Di sisi lain, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan bahwa terdapat temuan yang menunjukkan bahwa pelajar yang dikirim ke barak militer tidak didasarkan pada rekomendasi dari psikolog profesional. Jasra menjelaskan bahwa anak-anak yang mengikuti program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berangkat dari rekomendasi guru bimbingan konseling (BK).”Program ini tidak didasarkan pada asesmen dari psikolog profesional. Temuan kami hanya sebatas rekomendasi dari guru Bimbingan dan Konseling (BK),” ungkap Jasra dalam konferensi pers melalui Zoom pada Jumat, 16 Mei 2025.
Selain itu, ditemukan bahwa ada tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Purwakarta yang tidak memiliki guru BK sama sekali.
Oleh karena itu, KPAI mempertanyakan dasar rekomendasi yang digunakan untuk memilih anak-anak yang akan mengikuti program di barak militer.
“Ini menjadi pertanyaan bagi kami, siapa yang memberikan rekomendasi ini? Hal ini perlu diteliti lebih lanjut agar kami dapat merekomendasikan psikolog yang kompeten,” tambahnya. (Red-033)