Hingga Kerap Berikan Bantuan Uang Tunai pada Warga Jawa Barat
JAWA BARAT, Cakrayudha-hankam.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya memberikan penjelasan mengenai sumber dana yang digunakannya untuk membantu masyarakat. Dedi Mulyadi dikenal sering memberikan bantuan uang tunai kepada warga di Jawa Barat, dan momen-momen tersebut sering diunggah di akun YouTube-nya, KANG DEDI MULYADI CHANNEL.
Sumber dana tersebut terungkap saat upacara Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Sate, Bandung. Dalam acara tersebut, Dedi Mulyadi memberikan uang sebesar Rp 25 juta kepada para petugas upacara, yang merupakan anak-anak bermasalah yang telah mendapatkan pembinaan di barak militer.
Dedi Mulyadi mengungkapkan kebanggaannya dan memutuskan untuk memberikan bonus uang tunai kepada mereka. “Kalian semua akan menjadi petugas upacara Agustusan nanti, jadi tidak perlu khawatir, ternyata kalian bisa,” ujar Dedi dalam pidatonya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa tidak hanya petugas dari barak yang akan menerima Rp 25 juta, tetapi petugas lainnya juga akan mendapatkan uang saku, makanan lezat, pakaian berkualitas, dan bonus serupa. Pernyataan ini langsung disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta upacara dan tamu undangan.
Namun, muncul pertanyaan besar: dari mana Dedi Mulyadi mendapatkan uang tersebut? Ia menjelaskan bahwa dana itu berasal dari hasil pembuatan konten di media sosial. “Nanti pasti ada yang bertanya lagi, itu uang dari mana? Dari ladang (hasil) ngonten!” tegasnya.
Dedi menyadari banyak orang yang penasaran mengenai sumber uang yang ia bagikan. Jawabannya cukup sederhana: dari konten yang ia buat dan unggah. “Saya sering ditanya, duitnya dari mana? Ngonten!” tambahnya. Ia bahkan tidak keberatan jika disebut sebagai “Gubernur Konten.”
Baginya, menjadi gubernur yang memiliki sumber daya dan dapat membantu masyarakat jauh lebih baik. “Lebih baik menjadi gubernur yang memiliki dana untuk disalurkan kepada rakyat daripada gubernur yang hanya berdiam diri,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pejabat lain yang menghabiskan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri, tetapi tidak menunjukkan tindakan nyata di lapangan. “Daripada memiliki gubernur yang hanya tidur, gubernur yang bersikap protokoler, atau gubernur yang lebih mementingkan penghargaan dan menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri, saya tidak mau seperti itu,” pungkasnya. (Red-033)