Warga Papua Desak Penegakan Hukum Tegas terhadap OPM
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Desakan terhadap penegakan hukum bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus menguat. Berbagai lapisan masyarakat di Tanah Papua dengan tegas meminta agar para pelaku kekerasan bersenjata, pemerasan, dan pelecehan yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tindakan kekerasan OPM dinilai telah jauh menyimpang dari klaim perjuangan mereka. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, mereka justru menjadi dalang utama penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
“Cukup Sudah, Rakyat Selalu Jadi Korban”
Tokoh masyarakat Lanny Jaya, Yustus Tabuni, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi warganya.
“Rakyat Papua sudah terlalu sering menjadi korban. Mereka (OPM) membakar sekolah, membunuh orang tak bersalah, dan menebar teror. Ini bukan perjuangan, ini kejahatan. Mereka harus diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar Yustus, Selasa (22/7/2025).
Tokoh Gereja: “Hentikan Impunitas”
Ketua Persekutuan Gereja di Papua, Pendeta Samuel Karoba, menyoroti bahaya membiarkan kekerasan tanpa akuntabilitas hukum.
“Pengampunan tanpa pertanggungjawaban hanya memperpanjang penderitaan rakyat. Jika mereka benar membela Papua, kenapa justru rakyat yang menderita? Hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Perempuan Papua: “Kami Tak Ingin Terus Hidup dalam Ketakutan”
Dari kalangan perempuan, aktivis Mama Nela Yikwa juga menyuarakan keresahan dan trauma yang terus menghantui kehidupan mereka akibat aksi brutal OPM.
“Setiap malam kami hidup dalam kewaspadaan. Anak-anak takut bersekolah, perempuan takut keluar rumah. Ini bukan kebebasan, ini penindasan. Negara harus hadir dan mengadili semua pelaku kekerasan,” ucapnya saat aksi damai di Nabire.
OPM Dinilai Tak Lagi Menjadi Simbol Perjuangan
Rangkaian aksi kekerasan yang diduga melibatkan OPM, mulai dari penembakan warga sipil di Yahukimo, pembakaran sekolah di Intan Jaya, hingga penodongan di jalur Trans Papua, menjadi bukti bahwa kelompok ini telah menjelma menjadi ancaman serius bagi keselamatan rakyat Papua.
Masyarakat menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan di tanah yang mendambakan kedamaian. Penegakan hukum dinilai sebagai langkah utama untuk memulihkan rasa aman dan menghentikan siklus kekerasan di Bumi Cenderawasih.
“Hukum bukan alat politik. Hukum adalah pelindung rakyat. Hari ini, rakyat Papua menuntut keadilan ditegakkan. OPM harus mempertanggungjawabkan setiap nyawa, setiap luka, dan setiap air mata yang mereka sebabkan,” pungkas Yustus Tabuni.(Red-033)