SERANG, Cakrayudha-hankam.com – Pemerintah resmi memulai pembangunan perumahan untuk prajurit TNI dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Graha Kartika Sedayu yang berlangsung di Kasemen, Kota Serang, Banten, pada Minggu, 9 Maret 2025. Acara tersebut dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Erwin Djatniko.
Dalam sambutannya, Irjenad Erwin Djatniko menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang tidak dapat hadir karena menjalankan tugas kenegaraan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proyek ini. Semoga ini menjadi amal kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Erwin.
Proyek ini merupakan bagian dari program nasional untuk pembangunan rumah dinas bagi prajurit, yang dilaksanakan secara bersamaan di lima lokasi, yaitu Banten, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul. Sebanyak 5.700 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36/72 untuk komersial dan 30/70 untuk subsidi, mencakup area seluas 68 hektare. Dari total luas tersebut, 36 hektare merupakan aset TWPAD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat), sedangkan 32 hektare dimiliki oleh pengembang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pengelolaan proyek ini secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ia juga menekankan perlunya memastikan bahwa pembangunan rumah subsidi benar-benar ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sesuai dengan arahan Presiden, jumlah rumah harus ditingkatkan, namun kualitasnya juga harus tetap terjaga. Jangan sampai ada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Inspektorat harus memastikan bahwa penggunaan dana negara tepat sasaran,” ujar Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari pungutan liar (pungli) yang dapat memberatkan pengembang dan masyarakat. “Jika ada pungli, beban tersebut akan jatuh kepada konsumen. Mohon untuk bertindak tegas jika ada yang melakukan praktik curang di lapangan,” ujarnya.
Proyek pembangunan perumahan ini mendapatkan dukungan dari beberapa bank, termasuk Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI, serta beberapa bank daerah. Hingga Maret 2025, program Tapera telah berhasil menyalurkan 51.534 unit rumah, sementara 122.421 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Maruarar menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya ditujukan untuk prajurit TNI, tetapi juga untuk masyarakat umum, termasuk pekerja informal seperti pedagang kecil dan tukang bakso, asalkan mereka memiliki penghasilan tetap.
Pemerintah menargetkan agar pembangunan perumahan ini selesai pada Mei 2025. “Kami optimis proyek ini dapat mengurangi angka pengangguran, karena melibatkan banyak sektor industri, mulai dari semen, pasir, hingga cat,” tutupnya.(Red-033)