DEPOK, Cakrayudha-hankam.com – Komite SMAN 6 Depok mengambil sikap berani dengan menentang larangan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi, Gubernur Terpilih Jawa Barat, terkait kegiatan study tour.
Meskipun Dedi Mulyadi melarang kegiatan tersebut, Komite SMAN 6 tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka menyampaikan protes terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh mantan Anggota DPR RI itu.
Komite SMAN 6 Depok mengungkapkan rencana untuk melakukan study tour ke Bali dengan biaya sebesar Rp 3,5 juta. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa jika ditambahkan dengan uang jajan, siswa seharusnya membawa total sekitar Rp 5,5 juta.
Pihak SMAN 6 Depok menjelaskan bahwa tujuan study tour ke Bali adalah untuk belajar PPKN. Mereka menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar jalan-jalan, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran PPKN.
Dedi Mulyadi kemudian menyoroti alasan SMAN 6 Depok yang tetap bersikeras untuk mengadakan study tour ke Bali. Ia memberikan tanggapan terhadap semua argumen yang diajukan oleh sekolah tersebut untuk mendukung rencana perjalanan ke Bali.
“Study tour ini termasuk dalam kurikulum sekolah, khususnya dalam pelajaran PPKN,” kata Dedi Mulyadi.
Ia juga melontarkan sindiran kepada komite sekolah.
“Komite sekolah sangat peduli untuk mendapatkan pengalaman berharga dari kunjungan ke Bali, terutama dalam bidang PPKN. Sangat mengesankan,” ujarnya.
Dedi Mulyadi mengaku terkejut karena komite sekolah justru menganggap biaya tersebut tidak signifikan.
Padahal, ia menyebutkan bahwa beberapa orang tua mengeluhkan tingginya biaya keberangkatan.
“Beberapa orang tua mengeluh karena biayanya terlalu mahal, sementara yang lain menganggap biaya tersebut tidak terlalu besar.”
“Ini jelas menunjukkan bahwa kelas ekonomi orang tua siswa di kelas tersebut cukup mapan,” tutup Dedi.
Ia menekankan bahwa belajar PPKN tidak harus dilakukan dengan pergi jauh ke Bali.
“PPKN tidak harus dilakukan di Bali, kita bisa melakukannya di lingkungan sekitar.”
“Membantu orang tua merapikan rumah juga merupakan bagian dari PPKN, dan mengunjungi rumah tangga yang mungkin kekurangan beras juga termasuk PPKN.”
“Studi tentang sejarah dan budaya di Depok sangatlah menarik,” ujarnya.
Dedi menyarankan jika komite tetap ingin pergi ke Bali, sebaiknya tidak menggunakan nama sekolah.
“Jika orang tua ingin anaknya berlibur, itu tidak masalah karena itu adalah hak setiap orang.”
“Namun, lebih baik jika orang tua mengatur perjalanan ke Bali untuk anak-anak mereka.”
“Jangan gunakan nama sekolah, cukup dengan nama orang tua,” jelas Dedi.
Begitu juga dengan guru yang ingin ikut, mereka harus membayar dengan uang pribadi.
“Guru boleh ikut, tetapi dengan biaya sendiri.”
“Jika guru pergi ke Bali dan menerima transportasi dari orang tua, terutama yang berstatus ASN, hal itu tidak diperbolehkan menurut Undang-undang,” tegas Dedi.
Sementara itu, Eko Pujianto, Ketua Komite SMAN 6 Depok, menjelaskan bahwa study tour merupakan bagian dari kurikulum pelajaran.
“Jangan sembarangan berkomentar, karena yang dirugikan adalah reputasi sekolah. Saya berani mengatakan ini karena kami di komite bekerja dengan niat tulus,” ungkap Eko.
Dia juga menambahkan bahwa orang tua siswa turut memberikan subsidi bagi siswa yang kurang mampu.
Sebelumnya, Dedi telah meminta pihak sekolah untuk membatalkan kegiatan study tour tersebut.
Dedi mengungkapkan pernyataannya melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial pada Sabtu (15/2/2025).
“Ada orang tua yang merasa keberatan dengan kegiatan study tour di SMAN 6 Depok (ke Bali) yang biayanya mencapai Rp3,5 juta,” kata Dedi.
“Jika ditambahkan dengan uang saku dan biaya lainnya, totalnya bisa mencapai Rp4,5 – 5,5 juta,” tambahnya.
Sebelumnya, Dedi telah mengimbau seluruh sekolah di Jawa Barat untuk tidak melaksanakan study tour, bahkan hingga menjual seragam sekolah.
Setelah dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi berencana untuk mengeluarkan keputusan resmi.
“Saya memang belum dilantik, jadi ini hanya bersifat imbauan dan belum bisa menjadi keputusan tertulis,” ujarnya.
Dedi menjelaskan bahwa study tour sebenarnya merupakan suatu orientasi berpikir yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan.
Tujuannya adalah untuk mendorong siswa melakukan pengkajian dan penelitian di lokasi yang mereka kunjungi.
Jika sekolah ingin fokus pada konsep study tour, menurut Dedi, hal itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus pergi ke luar kota.
“Sampah di Depok adalah masalah besar, dan itu bisa menjadi bagian dari studi,” katanya.
“Di mana siswa jurusan IPA dapat menerapkan metodologi bakteri untuk mengurai sampah,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan mengenai berita terkait study tour di SMAN 6 Depok.
Dedi menyatakan bahwa sekolah seharusnya dapat mendorong siswanya untuk melakukan penelitian. Ia mengusulkan agar siswa melakukan studi ke setiap rumah untuk mengajarkan cara mengelola sampah, termasuk memilah antara sampah organik dan anorganik agar tidak menjadi masalah.
Selain itu, siswa juga dapat diajak untuk melakukan study tour ke industri yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.
“Contohnya, mempelajari percepatan proses produksi dan bagaimana memanfaatkan robot sebagai bagian dari teknologi masa kini,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Siswa dapat mempelajari proses produksi minyak goreng, pembuatan motor, tekstil, dan berbagai industri lainnya.”
Menurut Dedi, hal-hal sederhana dan dekat dapat dijadikan bahan studi dan kajian bagi para siswa.
“Namun, jika pergi ke Bali, itu lebih tepat disebut sebagai wisata atau piknik,” ujarnya.
“Hal itu sah-sah saja dan merupakan hak setiap individu, tetapi tidak seharusnya dijadikan kebijakan di lembaga formal,” tambahnya.
Dedi juga menyoroti masalah yang muncul, di mana banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu merasa minder dengan alasan study tour.
“Orang tua mereka yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya, meskipun itu membuat mereka marah di rumah,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar pihak sekolah membatalkan rencana tersebut.
“Saya meminta kepada Kepala SMAN 6 Depok untuk menunda rencana ini. Lebih baik tidak usah melakukan study tour, dan gunakan dana tersebut untuk keperluan lain,” pintanya.
Namun, jika orang tua siswa mampu membiayai piknik, mereka dipersilakan untuk melakukannya.
“Dedi kembali mengingatkan, ‘Silakan piknik bersama keluarga.’
Ia memberikan contoh tentang agenda piknik yang dikemas dalam acara studi banding di lingkungan pemerintahan.
Dedi menekankan kepada pegawai kantor pemerintahan agar tidak mengaitkan agenda piknik dengan kegiatan pemerintah.
‘Seperti di kantor pemerintah, jika ingin berlibur ke Jogja atau Bali, silakan saja, pergi bersama keluarga. Namun, jangan menggunakan kegiatan pemerintah sebagai alasan untuk studi banding, terutama jika tujuannya ke Bali, Jogja, atau bahkan ke luar negeri,’ ujarnya.
‘Diperbolehkan pergi ke mana pun, tetapi gunakan uang pribadi, jangan menyamarkan sebagai studi banding,’ tegas Dedi.” (Red-033)
Editor: EH056