Persaudaraan yang Tumbuh di Perbatasan Yahukimo

YAHUKIMO, Cakrayudha-hankam.com – Di balik kabut tipis pegunungan dan keindahan alam Yahukimo, terdapat kisah yang luar biasa tentang kehangatan, persaudaraan, dan cinta tanah air. Pada Kamis (17/04/2025), para prajurit *beret ungu* dari Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 1 Marinir Koops Habema tidak hanya berperan sebagai penjaga perbatasan, tetapi juga sebagai sahabat sejati bagi masyarakat Kampung Yahulikma, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo.

Mereka hadir tanpa batasan. Melalui program Komunikasi Sosial (Komsos), para prajurit dan warga setempat berkumpul, berbincang dalam suasana ceria yang dipenuhi tawa anak-anak dan senyuman tulus para tetua adat. Tidak ada lagi jarak antara seragam loreng dan pakaian adat. Yang tersisa hanyalah satu hal: rasa saling memiliki.

Kegiatan komunikasi sosial (komsos) lebih dari sekadar rutinitas; ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan harapan masyarakat dengan perhatian negara. Melalui percakapan yang hangat dan kegiatan sosial yang bermakna, warga dapat menyampaikan aspirasi, berbagi pengalaman, dan merasakan bahwa mereka tidak sendirian di ujung timur Indonesia.

“Kami ada di sini bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai keluarga baru bagi masyarakat Papua,” ungkap Letkol Marinir Siswanto, Komandan Satgas Yonif 1 Marinir, dengan penuh kehangatan.

“Kami berkomitmen untuk membangun hubungan yang tulus, kuat, dan berkelanjutan demi menjaga keutuhan bangsa ini bersama-sama.”

Persahabatan di Tapal Batas: Senyum yang Menghapus Sekat
Cerita ini sampai ke telinga Pangkoops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, yang memberikan apresiasi mendalam atas pendekatan penuh empati yang ditunjukkan oleh pasukannya.

“Apa yang dilakukan oleh prajurit Marinir di Yahukimo mencerminkan semangat TNI sebagai pelindung rakyat yang hadir dengan tulus. Mereka membawa cinta, bukan hanya senjata. Mereka membangun kepercayaan, bukan ketakutan,” ungkap Mayjen Lucky dengan penuh haru.

Beliau menekankan bahwa kehadiran TNI seharusnya selalu menjadi kekuatan yang menenangkan, bukan menekan. Di Yahukimo, semangat ini hidup—tumbuh dalam setiap senyuman anak-anak, dalam pelukan masyarakat, dan dalam setiap jabat tangan hangat yang diberikan oleh para prajurit.

Lebih dari sekadar Misi, Ini Tentang Hati
Kegiatan Komsos ini menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan bukan hanya soal strategi dan pertahanan. Ini tentang membangun hubungan, menyatukan harapan rakyat dengan negara, dan menghadirkan negara yang benar-benar hadir, mendengarkan, dan memahami.

Yahukimo menjadi bukti bahwa Marinir tidak hanya bertugas menjaga perbatasan, tetapi juga membangun hubungan yang erat dan saling mendukung di wilayah tersebut. Di sini, di ujung negeri, semangat gotong royong, kasih sayang, dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa mengalir dalam kehidupan sehari-hari.

Kisah persahabatan ini menyampaikan pesan penting untuk seluruh Nusantara: kekuatan terbesar bangsa ini terletak bukan hanya pada senjata, tetapi juga pada cinta dan persatuan.

Sumber:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)

PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Di tengah keindahan alam Papua yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan lebih dari sekadar kekuatan militer. Mereka berfungsi sebagai penggerak pembangunan, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta pelindung nilai-nilai kemanusiaan. Pada Kamis, 17 April 2025, peran ini semakin terlihat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020, TNI memiliki tiga misi utama di Bumi Cenderawasih: menjaga keamanan, mendukung layanan dasar pemerintah daerah, dan membangun komunikasi sosial yang inklusif. Dengan penempatan satuan tugas (satgas) di berbagai lokasi strategis, TNI telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan stabilitas dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Keamanan: Pintu Masuk Kesejahteraan
Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan. TNI tidak hanya memahami prinsip ini, tetapi juga membuktikannya melalui tindakan nyata di lapangan. Ancaman dari kelompok separatis bersenjata (KSB), seperti OPM, tetap menjadi tantangan besar, termasuk insiden tragis yang menimpa Glen Malcolm Conning, pilot asal Selandia Baru, yang dibunuh pada 5 Agustus 2024. Tindakan kejam ini menunjukkan bahwa teror masih mengintai, bahkan terhadap warga asing yang berkontribusi dalam pembangunan Papua.

Namun, TNI tidak tinggal diam. Pada hari berikutnya, Selasa (6/8), tanpa ada permintaan dari pihak manapun, pasukan TNI segera melakukan evakuasi jenazah pilot Glen, bersama tenaga kesehatan, guru, dan balita. Tindakan ini murni didasari oleh rasa kemanusiaan, sebagai bukti bahwa TNI tidak hanya bertindak berdasarkan instruksi, tetapi juga mengikuti panggilan nurani.

Keberhasilan TNI dalam membebaskan sandera pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, pada 21 September 2024, menegaskan kemampuan, keberanian, dan dedikasi tinggi TNI dalam melindungi setiap jiwa, baik warga lokal maupun internasional.

Pendekatan Sosial Humanis: Berintegrasi dengan Masyarakat
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Mayjen TNI Lucky Avianto, menekankan komitmen TNI dan Polri untuk membangun Papua melalui cara yang damai dan humanis.

“Keamanan adalah dasar kesejahteraan. Kami tidak hanya fokus pada penanganan KSB, tetapi juga aktif menjalin hubungan sosial melalui kegiatan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat,” ungkap Mayjen Lucky.

Melalui langkah-langkah ini, TNI terus membangun kepercayaan masyarakat Papua, bukan sebagai kekuatan yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung dan sahabat rakyat. Dengan pendekatan ini, sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.

Kesimpulan: TNI Sebagai Pelindung dan Pembangun Bangsa
Papua tidak hanya memerlukan senjata, tetapi juga sentuhan. TNI memberikan keduanya, dengan mengamankan wilayah sekaligus mendorong kemajuan. Ketika ancaman muncul, TNI siap berada di garis depan. Ketika harapan diperlukan, TNI hadir untuk memberikan solusi.

Dengan profesionalisme, responsivitas, dan pendekatan modern, TNI saat ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai jembatan menuju masa depan Papua yang lebih damai, adil, dan sejahtera.

Autentikasi:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)

Negara Tak Boleh Kalah oleh Teror Separatis Bersenjata

PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Kelompok bersenjata TPNPB-OPM kembali menyebarkan narasi menyesatkan dengan menolak pembangunan pos militer TNI di Puncak Jaya dan sembilan wilayah lainnya. Mereka bahkan mengancam akan menyerang aparat serta mengusir warga non-Papua. Pernyataan ini jelas bersifat provokatif, tidak berdasar, dan bertentangan dengan hukum nasional maupun internasional. Kamis, 17 April 2025.

Fakta hukumnya adalah: Kehadiran TNI di Papua bukanlah bentuk penindasan, melainkan pelaksanaan tugas konstitusional untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Landasan Hukum Kuat dan Jelas
Tugas dan kehadiran TNI di Papua dijamin oleh:
– Pasal 30 UUD 1945 yang menyebutkan TNI sebagai alat pertahanan negara.
– UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama Pasal 7 dan 9, yang menegaskan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) termasuk mengatasi gerakan separatis.
– Perpres No. 66 Tahun 2019, yang memperkuat struktur Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dalam menghadapi ancaman nasional.

Dengan demikian, pembangunan pos militer merupakan langkah yang sah untuk melindungi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Papua, bukan tindakan agresi seperti yang dituduhkan oleh kelompok separatis.

Pendekatan TNI: Humanis dan Kolaboratif
Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, pendekatan TNI di Papua juga berfokus pada aspek kemanusiaan, seperti memberikan bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan memperkuat komunikasi sosial yang inklusif dengan masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir dengan senjata, tetapi juga membawa harapan dan kemajuan.

Ancaman Separatis = Terorisme
Ancaman yang ditimbulkan oleh TPNPB-OPM terhadap warga sipil, serta serangan mereka terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pekerja infrastruktur, termasuk dalam kategori terorisme sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018. Tindakan mereka juga melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti:
– Distinction – menyerang warga sipil;
– Proportionality – menimbulkan kerugian tidak proporsional;
– Precaution – serangan membabi buta tanpa pandang bulu.

Kesimpulan: TNI Sebagai Citra Negara, Bukan Alat Penindasan
Kehadiran TNI di Papua merupakan wujud nyata kehadiran negara yang bertujuan melindungi seluruh warganya, termasuk masyarakat asli Papua, dari ancaman bersenjata. Ini bukanlah konflik antara militer dan rakyat, melainkan pertarungan antara negara yang sah dan kelompok bersenjata yang menyebarkan teror.

Negara tidak boleh kalah oleh senjata ilegal dan propaganda kekerasan. TNI berada di garis depan untuk menjaga Papua agar tetap damai, adil, dan berkembang dalam kerangka NKRI. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga merupakan panggilan sejarah dan amanat konstitusi.

Autentikasi:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)