PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Pasukan Komando Operasional (Koops) Habema yang dibentuk oleh TNI melaksanakan operasi militer di beberapa desa di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025. Dalam operasi tersebut, sebanyak 18 anggota Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan tewas.
“Seluruh personel TNI dalam keadaan aman dan lengkap. Saat ini, pasukan masih ditempatkan di beberapa sektor strategis untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa,” ujar Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Iwan menjelaskan bahwa kehadiran TNI awalnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan mengamankan pembangunan jalan menuju Hitadipa. Namun, tujuan tersebut dimanipulasi oleh OPM, yang menggunakan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.
Iwan menyatakan bahwa operasi gabungan dilaksanakan dengan profesionalisme dan ketelitian, berhasil membersihkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker. Ia menjelaskan bahwa kedatangan tersebut dimanfaatkan oleh KKB (Kelompok Kekerasan Bersenjata) — istilah yang digunakan pemerintah untuk merujuk pada kelompok separatis di Papua — dengan menyebarkan informasi palsu bahwa TNI akan mengancam keselamatan masyarakat. “KKB juga menggunakan warga sebagai perisai,” ungkap Letkol Iwan.
Habema, yang merupakan singkatan dari Harus Berhasil Maksimal, adalah Komando Operasi yang dibentuk oleh TNI pada awal 2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendirikan Koops Habema untuk menyatukan strategi operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di berbagai daerah di Papua.
Agus percaya bahwa Koops Habema, yang merupakan akronim dari “harus berhasil maksimal,” dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani konflik di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini telah mengalami gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM.
Strategi yang saya terapkan untuk Papua adalah smart power, yang menggabungkan soft power, hard power, dan diplomasi militer. Pelaksanaan strategi ini ditandai dengan pembentukan Komando Operasi Habema, yang diharapkan dapat mencapai hasil maksimal. Dalam implementasinya, koops ini diharapkan mampu mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua menjadi lebih efektif,” ungkap Agus Subiyanto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, pada 28 Februari 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyatakan bahwa Koops Habema baru saja dibentuk, meskipun ia tidak memberikan rincian mengenai tanggal pembentukannya.
Habema sendiri adalah nama sebuah danau yang terletak di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Danau ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, berada pada ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Trikora.
TNI tidak hanya membentuk komando operasi, tetapi juga menerapkan sistem blok dalam pelatihan individu prajurit dan satuan. Seluruh kegiatan ini berlangsung secara terpusat di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat yang terletak di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Program ini dirancang khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan konflik di Papua, seperti yang disampaikan oleh Agus Subiyanto dalam rapat pimpinan tersebut.
Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki satuan tugas khusus di Papua yang dikenal dengan nama Operasi Damai Cartenz. Operasi ini berlangsung dari 17 Januari hingga 31 Desember 2022, di bawah pengawasan Polda Papua, dan saat ini masih terus dilanjutkan. Operasi Damai Cartenz dilaksanakan oleh Polda Papua dengan dukungan dari Mabes Polri dan TNI, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, pada (18/01/2022).
Operasi ini melibatkan total 1.925 personel, yang terdiri dari 1.824 anggota Polri dan 101 anggota TNI. Dari jumlah tersebut, 524 personel berasal dari Polda Papua, sementara 1.296 personel lainnya merupakan dukungan dari Mabes Polri.
Operasi Damai Cartenz bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Papua, dengan fokus pada pendekatan Binmas Noken, intelijen, dan hubungan masyarakat (humas).
“Fokus utama dari operasi ini adalah pada fungsi preemptif dan preventif, yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan operasi ini, peran aktif tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memberikan imbauan demi terciptanya keamanan dan ketertiban, sehingga agenda lokal dan nasional di Bumi Cenderawasih dapat berjalan dengan baik.
KontraS: Memperburuk Situasi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik pembentukan Komando Operasi Habema yang bertujuan untuk menyatukan strategi operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua.
Menurut KontraS, keberadaan Koops Habema justru akan memperburuk keadaan dan tidak menjamin bahwa kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terus terjadi di Papua.
“Pembentukan Komando Operasi Habema dikhawatirkan akan meningkatkan eskalasi konflik dan ketegangan sosial, serta berpotensi menambah jumlah korban, baik di kalangan militer maupun sipil,” ungkap Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, di kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024.
Dimas berpendapat bahwa tingkat kekerasan di Papua sejalan dengan penerapan pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah yang masih berlangsung hingga kini. Ia menjelaskan bahwa pola kebijakan dalam menyelesaikan konflik ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terulangnya peristiwa kekerasan di Tanah Papua.
Dimas menyatakan bahwa operasi militer seperti Koops Habema harus dilaksanakan dengan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif, serta disertai dengan upaya dialog dan pendekatan damai. “Oleh karena itu, pendekatan damai dan dialogis seharusnya menjadi prioritas dibandingkan dengan pendekatan militer,” ungkap Dimas. (Red-033)