JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Center For Strategy and Information (CSI) yang diwakili oleh Edy Syahputra menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil. Ide ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara pengumuman perubahan kebijakan penyaluran tunjangan bagi guru ASN daerah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya memberikan efek jera kepada koruptor agar tidak lagi merugikan negara. “Saya akan mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang sangat kuat di lokasi terpencil, agar mereka tidak bisa keluar di malam hari. Kita akan mencari pulau, sehingga jika mereka mencoba melarikan diri, mereka akan bertemu dengan hiu,” ungkap Prabowo.
Edy Syahputra menyatakan bahwa meskipun pembangunan penjara di pulau terpencil bisa menjadi solusi, ada isu yang lebih mendesak, yaitu perbaikan integritas dan moralitas petugas lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia menegaskan bahwa banyak kasus di mana narapidana menerima perlakuan istimewa atau bahkan fasilitas mewah di dalam penjara akibat lemahnya pengawasan dari petugas.
“Yang paling penting di lapas adalah integritas para petugas. Mereka tidak boleh tergoda oleh bujuk rayu para narapidana. Tidak seharusnya ada pelayanan khusus, apalagi fasilitas mewah yang membuat mereka merasa nyaman menjalani hukuman,” ungkap Edy.
Ia juga menyoroti masalah penyelundupan alat komunikasi ke dalam lapas, yang sering digunakan oleh narapidana untuk mengendalikan berbagai kejahatan, termasuk peredaran narkoba. “Meskipun sudah ada larangan penggunaan handphone di dalam lapas, kenyataannya banyak narapidana yang masih memilikinya. Ini harus ditindak dengan tegas,” tambahnya.
Jika Presiden benar-benar berkomitmen untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor, Edy mengusulkan agar lokasi penjara tersebut berada di Kepulauan Seribu atau Pulau Sangiang di Banten. “Tidak perlu memilih pulau yang dihuni hiu. Yang lebih penting adalah keberadaan petugas sipil yang bersikap tegas, berintegritas, dan tidak dapat dipengaruhi,” tegasnya.
CSI menganggap korupsi sebagai kejahatan serius yang merugikan negara dan mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat dan tegas bagi para koruptor harus segera diterapkan. “Kami sepenuhnya mendukung rencana Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi,” tutup Edy. (Red-033)