PASURUAN || Cakrayudha_hankam.com – Keluarnya 11 siswa dari Sekolah Rakyat Jatim 3 Pasuruan menjadi perhatian terhadap keberlangsungan program pendidikan yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Penjelasan Kepala Sekolah Yuli Prihatini mengenai sejumlah faktor pengunduran diri siswa, mulai dari keraguan orang tua, kesulitan beradaptasi dengan kehidupan asrama hingga kerinduan terhadap keluarga, perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Selamet Nugroho menilai, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai ketidakmampuan siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. Lebih jauh, pemerintah dan pengelola sekolah perlu mengevaluasi kesiapan sistem dalam memahami kebutuhan psikologis, sosial, dan pendidikan anak.
Menurutnya, Sekolah Rakyat memiliki tujuan mulia. Namun, tujuan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola, pola pengasuhan, serta pendekatan pendidikan yang benar-benar berpihak kepada peserta didik.
“Jangan hanya menuntut anak untuk beradaptasi dengan sistem. Sistem pendidikan juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan anak. Pendidikan bukan semata-mata soal kedisiplinan, tetapi juga tentang kenyamanan, perlindungan, dan masa depan mereka,” demikian pokok kritik Selamet Nugroho.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan orang tua. Apabila terdapat siswa yang memilih keluar sejak masa pengenalan lingkungan sekolah, kondisi tersebut patut dijadikan bahan evaluasi terhadap proses sosialisasi, komunikasi, dan kesiapan keluarga sebelum anak menjalani pendidikan berasrama.
Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai, asrama, perlengkapan belajar, dan berbagai dukungan pemerintah memang penting. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kelengkapan fasilitas maupun jumlah siswa yang diterima.
Ada indikator yang jauh lebih mendasar, yakni apakah anak merasa aman, nyaman, mendapatkan pendampingan yang layak, dan mampu menyelesaikan pendidikannya.
Selamet mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi secara objektif dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua, serta siswa yang memilih mengundurkan diri.
Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah keputusan keluar benar-benar disebabkan faktor pribadi dan keluarga, atau terdapat aspek pelayanan pendidikan yang masih perlu diperbaiki.
“Jangan sampai program yang dirancang untuk menyelamatkan masa depan anak justru hanya berorientasi pada pemenuhan kuota dan kelengkapan fasilitas. Ukuran keberhasilan pendidikan adalah perubahan masa depan peserta didiknya,” menjadi penekanan kritik tersebut.
Ia berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang pendidikan yang manusiawi, inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sebab, keberhasilan Sekolah Rakyat bukan tentang berapa banyak anak yang masuk, melainkan berapa banyak masa depan anak yang berhasil dibangun melalui pendidikan.
(Red/RMT)