Ketegangan Antarwarga yang Dulunya Rukun dan Damai
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Tindakan provokatif yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menimbulkan ketegangan sosial di berbagai daerah di Papua. Kelompok separatis bersenjata ini telah mengganggu keharmonisan antarwarga yang sebelumnya hidup rukun dan damai, melalui penyebaran propaganda, ancaman, dan kekerasan bersenjata yang semakin meluas. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Dominikus Wenda, seorang tokoh adat dari Kabupaten Puncak, menyatakan bahwa tindakan OPM hanya memperburuk keadaan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. “Dulu kami hidup tenang, semua suku saling membantu. Namun, sejak OPM muncul dan menyebarkan kebencian, warga menjadi curiga satu sama lain. Ini bukanlah jalan perjuangan; ini justru merusak,” tegasnya.
OPM seringkali menyebarkan narasi yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan para pendatang merupakan ancaman bagi masyarakat asli Papua. Narasi ini digunakan untuk menghasut warga agar memusuhi mereka yang dianggap tidak sejalan. Dalam beberapa kasus, warga bahkan dipaksa untuk mendukung aksi OPM, atau mereka akan dicap sebagai “pengkhianat” jika menolak mengikuti kehendak kelompok tersebut.
Pendeta Markus Murib, seorang tokoh gereja dari Lanny Jaya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap semakin terpecahnya masyarakat akibat hasutan OPM. “Sebagai pemimpin rohani, tugas kami adalah menjaga perdamaian. Namun, bagaimana kami bisa melakukannya jika rakyat terus-menerus ditakut-takuti dan diadu domba?” ujarnya dengan penuh keprihatinan.
Pihak kepolisian melaporkan adanya peningkatan ketegangan antarwarga di beberapa distrik. Kapolres Jayawijaya, AKBP Ruben Kayame, menyatakan bahwa ketegangan sosial ini dipicu oleh provokasi dari simpatisan OPM. “Kami sedang memperkuat pendekatan persuasif dan dialog antarwarga. Ini bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah sosial yang perlu segera ditangani,” ujarnya.
Di beberapa kampung di wilayah Dogiyai dan Paniai, masyarakat sipil mulai mengambil sikap tegas. Mereka secara terbuka menolak keberadaan OPM dan meminta agar kelompok tersebut tidak mencampuri urusan masyarakat. Penolakan ini disampaikan dalam forum-forum adat yang melibatkan tokoh suku, tokoh agama, dan aparat keamanan, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedamaian dan persatuan.
Penolakan ini secara tegas menunjukkan bahwa masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, bebas dari kekerasan dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Kesadaran kolektif di kalangan mereka semakin meningkat, dan kini masyarakat Papua, yang sebelumnya hidup rukun dan berdampingan, semakin menyadari bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. (Red-033)