Jakarta,(Cakrayudha-hankam.com) – Ketua tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut bantuan sosial (bansos) yang marak diberikan menjelang Pilpres 2024 perlu diaudit. Menurutnya, ini menunjukkan akuntabilitas pemerintah.
“Teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa kita perlu melakukan audit pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas,” ujar Todung saat skorsing sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Ia menegaskan ini tak berarti pihaknya suuzan (berprasangka buruk) pada pemerintah. Tapi ia harap dengan adanya audit bansos dapat terlihat fakta dan kejujuran dalam pembagian bantuan ini.
“Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah. Tapi audit itu transparansi demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran,” jelas Todung.
Todung menjelaskan pihaknya bukan menolak bansos, hanya saja banyak hal yang perlu diperbaiki agar bantuan ini dapat berlangsung lebih baik.
“Jadi kita tidak menolak bansos, kita setuju bansos. Tapi banyak hal-hal strategis perlu kita ungkap, kita diskusikan, tapi nanti sore kita tunggu jawaban lebih jelas,” tutupnya.(Red)