Merangkul Damai: Inilah Misi Konstitusional TNI di Bumi Cenderawasih
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Di balik suara deru helikopter dan kokohnya barak militer, terdapat tekad yang tak pernah pudar: melindungi tanah air dari berbagai ancaman sambil tetap menjalin kedekatan dengan masyarakat. Inilah sosok TNI di Papua, sebuah kekuatan konstitusional yang hadir bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan membangun. Sabtu, 10 Mei 2025.
Namun, baru-baru ini, suara sumbang kembali muncul dari kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Mereka menolak kehadiran TNI di wilayah Puncak Jaya dan delapan lokasi strategis lainnya, bahkan mengklaim area tersebut sebagai zona perang. Lebih jauh, mereka mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap aparat keamanan dan memberikan ultimatum kepada masyarakat non-Papua.
Pernyataan tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga bertentangan dengan hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Kehadiran TNI: Mandat Konstitusi, Bukan Ambisi
Tidak banyak yang menyadari bahwa keberadaan TNI di Papua bukanlah ekspansi militer, tetapi implementasi dari amanat konstitusi. Dalam Pasal 30 UUD 1945 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan secara tegas bahwa TNI bertugas menjaga keutuhan wilayah NKRI, mengamankan perbatasan, serta menghadapi ancaman separatisme bersenjata.
Pendirian pos militer di wilayah rawan seperti Puncak Jaya adalah langkah legal dan strategis untuk memastikan keselamatan masyarakat sipil, melindungi proyek-proyek pembangunan nasional, serta mencegah penyebaran kekerasan dari kelompok bersenjata.
TNI: Bekerja dengan Hati, Bukan Senjata Semata
Berlandaskan Inpres No. 9 Tahun 2020, TNI menjalankan pendekatan humanis dan teritorial dalam penugasannya di Papua. Kehadiran prajurit bukan hanya untuk patroli keamanan, tetapi juga membantu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan logistik di wilayah yang sulit dijangkau.
Dari mendirikan klinik darurat, mengajar anak-anak di daerah terpencil, hingga membeli hasil pertanian dari masyarakat, TNI telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mendekat dan menyentuh hati rakyat.
Menanggapi Teror dengan Hukum dan Ketegasan
Di sisi lain, ancaman yang dilontarkan oleh TPNPB-OPM terhadap warga sipil non-Papua merupakan bentuk nyata dari tindakan terorisme. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018, aksi kekerasan yang menargetkan masyarakat sipil, termasuk serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pekerja pembangunan, adalah tindak pidana berat yang harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Lebih dari sekadar pelanggaran hukum nasional, tindakan mereka juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti Distinction dan Proportionality, yang menekankan pentingnya melindungi warga sipil dalam situasi konflik bersenjata.
Penutup: Papua Memerlukan Perdamaian, Bukan Propaganda Kekerasan
Papua bukanlah arena konflik. Ia merupakan bagian integral dari Indonesia yang berhak atas pembangunan, perlindungan, dan kedamaian. TNI hadir bukan untuk mengekang, melainkan untuk mendukung, menjalankan amanah rakyat dan negara dalam menjaga stabilitas serta kemanusiaan.
Setiap pos militer yang didirikan dan setiap prajurit yang bertugas mencerminkan kehadiran negara yang sah dan bermartabat. Kekerasan dan provokasi tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, melalui dialog, perlindungan, dan pembangunan, Papua dapat menemukan jalan terbaik menuju masa depan yang damai dan sejahtera.
Autentikasi:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)