PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Kekejaman yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, OPM diduga menggunakan anak-anak sebagai pengintai untuk memantau aktivitas aparat keamanan di daerah konflik pegunungan Papua. Peristiwa ini terungkap pada Kamis, 12 Juni 2025.
Praktik yang melanggar hak asasi manusia ini diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang merasa prihatin atas keterlibatan anak-anak dalam eskalasi konflik bersenjata yang terus berlangsung.
Dominggus Tabuni, seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Puncak, menjelaskan bahwa anak-anak di beberapa desa dikendalikan oleh anggota OPM untuk mengamati dan melaporkan pergerakan TNI-Polri.
“Anak-anak dibujuk atau bahkan dipaksa untuk mengawasi siapa saja yang masuk ke kampung. Setelah itu, mereka akan berlari untuk melaporkan kepada kelompok bersenjata di hutan. Ini sangat berbahaya dan tidak manusiawi,” ungkap Dominggus pada Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, anak-anak kehilangan masa kecil yang seharusnya diisi dengan pendidikan dan bermain, serta menghadapi risiko besar jika konflik bersenjata terjadi di sekitar mereka. “Mereka menjadi alat. Mereka tidak menyadari bahaya yang mengancam. Jika ini terus dibiarkan, kita tidak hanya akan kehilangan anak-anak, tetapi juga masa depan Papua,” tegasnya.
Pendeta Filemon Wonda, seorang tokoh gereja dari Intan Jaya, juga mengeluarkan kecaman serupa, menyebut praktik ini sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. “Anak-anak adalah titipan Tuhan. Menggunakan mereka sebagai alat dalam konflik adalah dosa besar. Ini bukan perjuangan, melainkan perusakan,” ujarnya dengan tegas.
Ia menyerukan agar semua pihak, termasuk gereja, LSM, dan pemerintah, bersatu untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi akibat konflik. Menurutnya, diperlukan program edukasi dan pengamanan khusus di daerah-daerah yang rawan.
Dari perspektif aparat keamanan, Komandan Pos Satgas di Yahukimo mengungkapkan bahwa mereka telah mengenali pola penggunaan anak-anak oleh OPM dan menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam menanganinya.
“Kami tidak menganggap anak-anak sebagai ancaman; mereka adalah korban. Kami melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya.
Fenomena ini menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen bangsa: konflik bersenjata tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mencuri masa depan anak-anak Papua. Tanpa langkah cepat dan terkoordinasi, generasi muda akan terus menjadi korban di garis depan yang seharusnya tidak mereka hadapi. (Red-033)