PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Di balik serangkaian aksi kekerasan yang terus mengganggu wilayah Papua, terungkap fakta mengejutkan: kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga kuat melakukan pemerasan terhadap warga sipil untuk mendapatkan dana yang digunakan membeli amunisi dalam serangan brutal terhadap masyarakat itu sendiri.
Investigasi yang dilakukan dari tahun 2023 hingga awal 2025 mengungkap adanya pola pemerasan yang sistematis, di mana warga lokal dipaksa untuk memberikan uang, bahkan saat mereka sedang membangun fasilitas umum seperti Puskesmas. Salah satu insiden terjadi pada Desember 2024, ketika sejumlah pekerja proyek pembangunan Puskesmas Sinak Barat di Kabupaten Puncak disandera dan diminta untuk menyerahkan uang tebusan.
“Ini bukanlah perjuangan, melainkan pemerasan terhadap rakyat sendiri. Sangat ironis ketika kelompok yang mengklaim membela Papua justru menjadikan warga sipil sebagai sasaran eksploitasi,” tegas Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, pada Minggu (13/04/2025).
Janji Senjata Fiktif dan Hilangnya Dana Miliaran Rupiah
Selain pemalakan terhadap masyarakat, dugaan korupsi di dalam kelompok separatis ini juga mencuat. Seorang tokoh OPM berinisial JB dilaporkan telah menggelapkan dana sebesar Rp1,9 miliar yang dikumpulkan dari anggota untuk membeli senjata. Namun, senjata yang dijanjikan tidak pernah ada, menyebabkan kekecewaan yang meluas di kalangan OPM. Situasi ini mencerminkan keretakan internal serta praktik manipulatif yang merugikan semua pihak, terutama rakyat sipil.
Pada tahun 2019, TNI melaporkan bahwa dana hasil pemalakan digunakan untuk membeli amunisi dari jaringan pemasok ilegal. Saat ini, TNI terus menyelidiki aliran dana tersebut dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan senjata untuk OPM.
Kekerasan yang Berlanjut, Warga Menjadi Korban
Dana yang terkumpul diperkirakan berkontribusi langsung terhadap meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga sipil. Salah satu contohnya adalah insiden pada Juli 2023, ketika seorang sopir angkot ditembak mati oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Paniai. Kejadian-kejadian seperti ini semakin membuat masyarakat resah dan mendesak agar negara hadir untuk melindungi mereka.
Masyarakat Papua mendambakan kedamaian, bukan ketakutan. Pemalakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata merupakan bentuk penjajahan terhadap sesama, ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Praktik pemalakan oleh OPM kini menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan dan masyarakat sipil. Selain menimbulkan penderitaan, tindakan ini juga merusak citra perjuangan yang seharusnya mengutamakan martabat dan keadilan, bukan kekerasan dan intimidasi. (Red-033)