SURABAYA, Cakrayudha-hankam.com – Sejarah pemerintahan Provinsi Jawa Timur mencatat banyak kisah penting yang belum sepenuhnya diungkap. Salah satunya adalah peristiwa besar pasca-pertempuran 10 November 1945, ketika Gubernur Jawa Timur beserta jajaran pemerintahan terpaksa meninggalkan Surabaya akibat serangan besar-besaran tentara Sekutu.
Perlu dipahami, Hari Pahlawan bukanlah hari kemenangan, melainkan hari duka bangsa. Pada tanggal 10 November 1945, lebih dari 16 ribu pejuang gugur di Surabaya dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah sejarawan menilai bahwa pada setiap tanggal 10 November, bendera seharusnya dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan bagi para syuhada bangsa.
Kota Surabaya Jadi Neraka Perang
Sejak pagi hingga malam, 10 November 1945, Surabaya dilanda hujan peluru dan ledakan mortir. Pesawat-pesawat tempur Sekutu mengebom dari udara, sementara meriam dari kapal perang menghantam dari laut. Asap membubung di berbagai penjuru kota akibat pembumihangusan yang dilakukan oleh pejuang untuk mencegah kota dikuasai musuh.
Warga panik dan berbondong-bondong keluar kota untuk menyelamatkan diri. Hanya para pemuda dan anggota laskar yang bertahan melawan. Banyak rumah warga ditinggalkan dan akhirnya diduduki tentara Sekutu serta Belanda yang menumpang dalam pasukan tersebut.
Gubernur Jawa Timur Ikut Mengungsi
Kondisi kota yang semakin tidak aman memaksa Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo beserta staf pemerintahan meninggalkan Surabaya. Demi menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia di daerah, kantor pemerintahan Provinsi Jawa Timur dipindahkan ke wilayah-wilayah yang dianggap aman.
Selama masa perjuangan 1945–1949, kedudukan Gubernur Jawa Timur berpindah-pindah hingga 11 lokasi di berbagai kota dan desa di Jawa Timur. Perpindahan ini mencerminkan keteguhan para pejabat pemerintahan dalam mempertahankan eksistensi Republik di tengah agresi militer Belanda.
Perjalanan Panjang Pemerintahan Jawa Timur dalam Pengungsian
- Sepanjang, Sidoarjo (11 November 1945)
Setelah Surabaya dikuasai Sekutu, pusat pemerintahan Jawa Timur pertama kali dipindahkan ke Sepanjang, wilayah Kewedanaan Taman, Sidoarjo. Namun, lokasi ini hanya bertahan dua hari karena serangan pasukan musuh terus berlanjut. - Mojokerto
Gubernur Suryo dan staf Pemprov kemudian berpindah ke Mojokerto. Dari kota ini, koordinasi dilakukan bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Namun, serangan Belanda kembali memaksa mereka hijrah. - Kediri (17 November 1945)
Kediri menjadi tempat pengungsian ketiga. Di sini, koordinasi pemerintahan dan perjuangan tetap berjalan melalui kurir dan radio. Walikota Surabaya Radjamin Nasution tetap bertugas, meski pemerintah kota berpindah sementara ke Mojokerto dan Tulungagung. - Malang (Februari 1947)
Ketika Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati, Gubernur Suryo memindahkan pusat pemerintahan ke Malang. Di kota inilah diselenggarakan Sidang Pleno KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 25 Februari–6 Maret 1947, yang menjadi sorotan nasional dan internasional. - Blitar
Setelah Kota Malang diserbu dalam Aksi Militer I Belanda (21 Juli 1947), Gubernur dr. Moerdjani yang menggantikan RMTA Suryo mengungsi ke Blitar. - Lereng Gunung Wilis
Serangan berlanjut dalam Aksi Militer II (19 Desember 1948). Gubernur dr. Moerdjani bersama stafnya mundur ke lereng Gunung Wilis untuk tetap menjalankan pemerintahan. - Lodoyo, Blitar Selatan
Setelah Gubernur Moerdjani ditangkap, Wakil Gubernur Samadikun ditugaskan oleh Gubernur Militer Kolonel Soengkono untuk meneruskan perjuangan dari Lodoyo.
8–11. Sinurejo (Tumpang, Malang), Mojowarno (Jombang), Deling (Bojonegoro), dan Seran (Kandangan, Madiun)
Di wilayah-wilayah inilah sisa pemerintahan Republik di Jawa Timur tetap berjalan secara gerilya hingga menjelang pengakuan kedaulatan tahun 1949.
Gerbong Maut dan Duka Pejuang
Salah satu tragedi paling memilukan pada masa itu adalah Peristiwa Gerbong Maut. Pada 23 November 1947, seratus tahanan politik dari Bondowoso dikirim ke Surabaya menggunakan gerbong barang tertutup. Tanpa makanan, air, dan ventilasi, 46 orang tewas dalam perjalanan akibat sesak dan kehausan.
Peristiwa ini menjadi simbol kekejaman kolonial dan tercatat sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Jawa Timur.
Akhir Perjuangan dan Kembalinya Pemerintahan ke Surabaya
Setelah Persetujuan Roem–Royen pada 7 Mei 1949 dan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, situasi politik mulai stabil. Pemerintahan Republik Indonesia kembali berdiri secara resmi.
Tanggal 24 Desember 1949, ibu kota Provinsi Jawa Timur secara resmi kembali ke Surabaya setelah empat tahun berpindah-pindah. Tiga hari kemudian, 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dua negara boneka buatan Belanda di wilayah Jawa Timur, yakni Negara Jawa Timur (Konferensi Bondowoso) dan Negara Madura (Pamekasan), akhirnya bergabung kembali dengan Republik Indonesia pada 27 Februari 1950.
Sejak saat itu, sistem pemerintahan militer di Jawa Timur yang dipimpin Kolonel Soengkono resmi dihapus. Berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No.338/KSAD/1H.50 dan keputusan Menteri Pertahanan No.357/MP/50, seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Gubernur Samadikun.
Penutup
Perjalanan panjang pemerintahan Provinsi Jawa Timur selama masa revolusi fisik menunjukkan keteguhan dan semangat pantang menyerah para pemimpin daerah dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Sejarah ini menjadi pengingat bagi generasi penerus, bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan, keberanian, dan persatuan seluruh rakyat.
Penulis: Yousri Nur Raja Agam, MH, adalah wartawan senior dan penulis sejarah di Surabaya.