Surabaya, Cakrayudha-hankam.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah (KOMDA) III Jawa Timur, Bali dan NTB mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan menekan angka stunting itu justru menimbulkan polemik serius di lapangan, termasuk adanya laporan kasus keracunan massal yang dialami siswa di beberapa sekolah.
Komisaris Daerah III PMKRI, Olimpius Kurniawan menegaskan bahwa kasus keracunan ini merupakan bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan distribusi program. Ia menyebut, kualitas makanan yang buruk, standar higienitas yang rendah, serta lemahnya pengawasan rantai pasok adalah faktor utama yang membuat program MBG gagal memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami menilai keracunan yang menimpa siswa akibat makanan MBG adalah tragedi yang tidak boleh dianggap remeh. Ini bukan hanya soal teknis distribusi, tapi menyangkut nyawa dan masa depan anak bangsa. Pemerintah wajib bertanggung jawab penuh dan segera melakukan evaluasi total terhadap program ini,” tegas Olimpius
PMKRI KOMDA III menyoroti bahwa selain keracunan, banyak sekolah melaporkan menu makanan yang tidak sesuai standar gizi, keterlambatan distribusi, hingga tidak meratanya penerima manfaat. Menurut mereka, program dengan anggaran besar ini berpotensi menjadi proyek politik populis jika tidak dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, PMKRI menekankan bahwa seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Namun faktanya, kualitas pelaksanaan program MBG di daerah justru terbilang buruk dan mengancam kesehatan anak.
“Jika program ini tidak segera dievaluasi, maka pemerintah sama saja membiarkan anak-anak Indonesia, terutama di kawasan timur, menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat,” tambah pria yang akrab disapa Popin Kurniawan.
PMKRI KOMDA III juga mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil, akademisi, tenaga kesehatan, dan organisasi mahasiswa dalam monitoring serta evaluasi program MBG. Hanya dengan keterlibatan multi pihak, penyimpangan dan kelalaian bisa ditekan.(Git)