Surabaya || Cakrayudha_hankam.com – Guna meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di ranah legislatif, Perempuan Amanat Nasional (PUAN) DPD Kota Surabaya menggelar seminar dan pendidikan politik yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat perempuan di Surabaya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Rektor II Ubhara Surabaya Dra. Ratna Setyarahajoe, M.Si. di Aula AR. Fachrudin lantai 4 SD Muhammadiyah 11 Surabaya, Sabtu (24/1/2026).
Ketua PUAN DPD kota Surabaya sekaligus anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah Lailatusholichah, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sangat krusial mengingat angka keterwakilan perempuan di legislatif saat ini dinilai masih belum mencapai kuota minimal 30 persen sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
Dokter Zuhro menjelaskan bahwa, perempuanlah yang paling memahami kondisi, aspirasi, serta kebutuhan sesama kaum perempuan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak perempuan yang duduk di kursi legislatif untuk merumuskan produk hukum dan undang-undang yang pro-perempuan dan anak.
“Perempuan yang tahu aspirasi yang dirasakan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Kita harus bisa memberikan kontribusi untuk membuat produk undang-undang yang peduli terhadap isu perempuan dan anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, dokter Zuhro memaparkan bahwa, melek politik bagi perempuan adalah sebuah keharusan, mulai dari peran sebagai ibu rumah tangga hingga istri. Ia pun berpendapat bahwa, hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, diatur oleh kebijakan politik.
Dengan memahami proses politik, perempuan diharapkan tidak lagi gagap terhadap produk hukum dan mampu memberikan yang terbaik bagi generasi masa depan.
Seminar ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang mencakup rentang usia luas, mulai dari pemilih pemula usia 17 tahun hingga ibu-ibu usia 50 tahun ke atas. Peserta berasal dari berbagai latar belakang organisasi, antara lain:PKK, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Bunda PAUD.
Melalui kegiatan ini, dokter Zuhro berharap masyarakat, khususnya kaum perempuan, semakin cerdas dalam menentukan pilihan politik mereka. “Pilihlah orang-orang yang memang memperjuangkan hak-hak perempuan,” harapnya.
Sementara itu, narasumber Dra. Ratna Setyarahajoe, M.Si. menekankan bahwa perempuan tidak boleh lagi menjauh dari dunia politik.
Menurutnya, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana vital untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang sering kali luput dari perhatian.
Dra. Ratna menyoroti tantangan utama saat ini adalah masih adanya persepsi negatif atau ketidakpedulian sebagian perempuan terhadap politik.
Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik perempuan sangat penting karena:
Pertama, Representasi Aspirasi: Kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan ketahanan keluarga hanya akan maksimal jika dirumuskan oleh perempuan yang memahami realita di lapangan.
Kedua, Pengaruh dalam Kebijakan: Tanpa keterlibatan aktif di legislatif maupun eksekutif, suara perempuan hanya akan menjadi pelengkap tanpa kekuatan eksekusi.
Dalam materi yang disampaikannya, Dra. Ratna mengajak para peserta, yang terdiri dari kader organisasi perempuan hingga pemilih pemula, untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pendidikan politik ini bertujuan agar perempuan mampu melakukan filter terhadap informasi dan janji politik, serta mampu memilih wakil yang benar-benar memiliki rekam jejak memperjuangkan kaum hawa.
“Perempuan harus memiliki kemandirian dalam berpikir dan bertindak secara politik. Kita ingin mencetak kader-kader yang tidak hanya berpartisipasi saat pemilu, tapi juga paham bagaimana mengawal kebijakan setelahnya,” ungkapnya.
Senada dengan semangat penguatan keterwakilan perempuan, Dra. Ratna berharap melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, target keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen bukan sekadar angka administratif, melainkan diisi oleh perempuan-perempuan yang kompeten dan berintegritas.
Acara ini diharapkan menjadi pemicu bagi organisasi perempuan lainnya di Surabaya untuk terus memberikan edukasi serupa, demi terciptanya iklim politik yang lebih inklusif dan ramah terhadap isu perempuan. (red-git)