Jakarta,(Cakrayudha-hankam.com) – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah di Papua. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan kebijakan baru pengamanan di Papua. Kebijakan pengamana baru itu berupa penerapan gelar pasukan satuan tugas di Papua yang sama dengan di daerah lainnya. Kebijakan tersebut lebih menggunakan pola pendekatan pembinaan teritorial atau binter dan komunikasi sosial. Tujuannya agar program pusat dapat berjalan dan lebih diintegrasikan dengan program daerah di Papua. TNI dan Polri diperintahkan mengawal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
”Dengan pendekatan binter dan komunikasi sosial, tugas-tugas tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat setempat di lapangan. Selain itu, mendukung dan memberikan bantuan kepada Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di beberapa daerah rawan. Presiden meminta agar TNI-Polri menjaga keselamatan dan keamanan rakyat dan memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat di beberapa daerah rawan di pegunungan,” ujar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Rabu (22/3/2023).
Namun, pendekatan binter dan komunikasi untuk daerah-daerah yang normal. Adapun untuk daerah yang masih rawan, penegakan hukum akan tetap dijalankan. Sejauh ini masih ada empat daerah rawan di Papua, yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan jaya, dan Kabupatane Puncak.
”Kondisi Papua secara umum kondusif dan aman di 42 kabupaten/kota. Pembangunan kesejahteraan berjalan lancar. Terbukti dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cepat sesudah berjalannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua,” ujar Jaleswari.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan rapat terbatas antara Panglima (TNI), Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan kesatuan wilayah, serta kabin (Kepala Badan Intelijen Negara), dan KSP yang dipimpin Presiden.
”Rapat untuk mendengarkan langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah,” kata Listyo saat menyampaikan keterangan pers seusai rapat terbatas di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (20/3/2023).
Kondisi Papua secara umum kondusif dan aman di 42 kabupaten/kota. Pembangunan kesejahteraan berjalan lancar. Terbukti dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cepat sesudah berjalannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua.
Listyo menuturkan, pada intinya Presiden Jokowi memerintahkan untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dan program-program daerah. ”Sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Tak ada penambahan pasukan
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan sama menuturkan, TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini salah satunya ditempuh melalui operasi penegakan hukum.
”Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya untuk selain pam (pengamanan) perbatasan darat, perbatasan laut, juga melaksanakan operasi mem-back up Polri dalam rangka penegakan hukum,” ujar Yudo.(Red)