Begini Perjalanan Kariernya hingga Jadi Dirut Bulog
JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) saat ini sedang menyelesaikan proses administrasi terkait pengunduran diri Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya dari statusnya sebagai tentara aktif, setelah ia menerima jabatan di Perum Bulog.
“Kami sedang memproses pengunduran diri Novi Helmy,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Kamis, (27/03/2025).
Kristomei menyatakan bahwa pengunduran diri Novi Helmy dari statusnya sebagai tentara aktif telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang TNI. Regulasi tersebut mengharuskan prajurit aktif yang menjabat di posisi sipil di luar ketentuan yang ditetapkan untuk mengajukan pensiun atau mengundurkan diri. “Jadi, pengunduran diri adalah suatu keharusan. Tidak ada negosiasi,” tegasnya.
Dia juga menambahkan bahwa proses administrasi pengunduran diri Novi Helmy, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, masih berlangsung dan diperkirakan akan segera selesai. “Tunggu saja proses administrasinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah memindahkan Novi Helmy dari posisinya sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI ke jabatan Staf Khusus Panglima TNI untuk menjalankan tugas di Perum Bulog. Kristomei menjelaskan bahwa sejak mutasi tersebut, Novi Helmy telah berstatus nonjob di lingkungan TNI.
Panglima TNI telah menginstruksikan para prajuritnya untuk mengundurkan diri dari dinas militer jika mereka menerima jabatan di luar 14 lembaga yang diizinkan oleh Undang-Undang TNI.
Menurut draf RUU TNI yang disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 20 Maret lalu, hanya ada 14 kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Jika mereka menerima posisi di luar ketentuan tersebut, mereka diwajibkan untuk pensiun dini atau mengundurkan diri.
Karier Mayjen Novi Helmy Prasetya dimulai pada tahun 1993 setelah ia menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer. Lahir di Bangkalan pada 10 November 1971, ia berfokus pada kecabangan Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Sebagai perwira TNI Angkatan Darat dari kecabangan Kopassus, Novi Helmy memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai operasi militer. Ia terlibat dalam sejumlah operasi khusus, termasuk Operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1996, Operasi Tribuana pada tahun 1999, dan penumpasan pemberontakan di Aceh pada tahun 2005.
Jenderal bintang dua ini telah menduduki berbagai posisi strategis sepanjang karier militernya. Perjalanan kepemimpinannya dimulai ketika ia dipercaya sebagai Komandan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari tahun 2013 hingga 2015.
Dari awal tahun 2019 hingga 2020, Novi Helmy Prasetya menjabat sebagai Komandan Korem 061/Suryakencana. Selama masa tugasnya di Korem 061/Suryakencana, ia juga ditunjuk sebagai Asisten Personel Kogabwilhan III dari September 2019 hingga 26 April 2021.
Kariernya terus berkembang ketika ia diangkat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta dari April 2021 hingga November 2022. Pada akhir 2022, ia dipindahkan menjadi Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, meskipun hanya menjabat selama empat bulan sebelum kembali dipindahkan pada Maret 2023.
Dari Maret 2023 hingga Februari 2024, ia dipercaya untuk memimpin Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, menggantikan Letnan Jenderal Mohamad Hasan. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.
Selama kariernya di TNI Angkatan Darat, Novi Helmy telah terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk Operasi Timor Timur pada 1996 dan Operasi Tribuana pada 1999. Ia juga berpartisipasi dalam operasi pengamanan VVIP di luar negeri, seperti di Rusia pada 2013 dan Jerman pada 2015.
Saat ini, Novi Helmy menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada logistik pangan nasional. Bulog memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan stok pangan dan stabilisasi harga, terutama untuk beras.
Dalam waktu dekat, perusahaan ini akan menyerap 3 juta ton gabah dari petani dengan harga minimum Rp 6.500 per kilogram. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 39 triliun untuk membeli 3 juta ton beras lokal selama periode Februari hingga April 2025. (Red-033)