KOTA GORONTALO, Cakrayudha-hankam.com – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, berkomitmen membentuk tim khusus (timsus) untuk menelusuri perusahaan-perusahaan di wilayahnya yang tidak memenuhi hak pekerja, termasuk pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan.
Langkah itu diumumkan saat Gusnar Ismail menerima massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo, Kamis (1/5/2025).
Gusnar menegaskan, timsus tersebut akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan melibatkan perwakilan serikat buruh untuk memastikan pengawasan yang transparan.
“Kita akan mengecek perusahaan mana yang belum memenuhi kewajiban UMP dan hak buruh lainnya. Peran FSPMI sangat penting sebagai penunjuk jalan,” ujar Gusnar.
Pembentukan timsus itu merespons tuntutan buruh yang mengeluhkan praktik pelanggaran oleh sejumlah pengusaha, seperti tidak membayar UMP, tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS, hingga tindakan anti-serikat pekerja.
Gusnar meminta semua pihak, termasuk buruh dan perusahaan, aktif berkolaborasi agar masalah ini tidak terulang. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri jika buruh dan pengusaha diam,” tegas Gusnar.
Selain itu, timsus tersebut akan memantau potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seiring kondisi ekonomi nasional yang belum stabil. Gubernur Gorontalo menekankan pentingnya antisipasi dini untuk mencegah dampak buruk bagi pekerja.
Pada kesempatan tersebut, Koordinator Lapangan FSPMI Gorontalo, Andrika Hasan, menyambut positif langkah Gubernur Gusnar Ismail. Andrika mengapresiasi kesediaan pemimpin daerah ini bertatap muka langsung dengan buruh, sebuah hal yang jarang terjadi sebelumnya.
“Kami siap mengawal setiap kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak-hak buruh,” ucap Andrika. (Red-0950)
Sumber: infopublik.id