Merawat Marwah 16 Abad: Penegasan Hak Otonom Pakem Adat, Gelar Silsilah dan Jejak Sejarah Maharaja Kutai Mulawarman dari Muara Kaman

0
18

Tenggarong || Cakrayudha_hankam.com – Forum Komunikasi Kerabat Mulawarman di Tenggarong menegaskan bahwa kebudayaan, tata nilai adat istiadat, silsilah, serta gelar-gelar kebangsawanan yang hidup di Muara Kaman merupakan hak otonom masyarakat dan pemangku adat setempat yang berjalan sesuai pakemnya sendiri.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik sekaligus memaparkan secara utuh garis silsilah (genealogi) dan perjalanan sejarah Kerajaan Kutai Mulawarman (Kerajaan Sagara) yang berpusat di Muara Kaman, berdasarkan rangkaian arsip naskah silsilah turun-temurun, catatan penelitian sejarah sejak tahun 1997, serta dokumen legalitas adat dan administratif yang terhimpun hingga tahun 2024.

Kedaulatan Adat dan Pemisahan Entitas Sejarah

Setiap komunitas adat memiliki hak konstitusional dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945—serta diperkuat melalui regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 7 Tahun 2000 dan Nomor 13 Tahun 2006—untuk menjaga, memberdayakan, dan melestarikan adat istiadat beserta gelar warisan leluhurnya secara mandiri sesuai pakem lokal.

Melalui karya tulis Sejarah Kebudayaan Kerajaan Kutai, Menapak Sejarah Silsilah Maharaja Sri Mulawarman, dan Muara Kaman Menggugat, ditegaskan bahwa Kerajaan Kutai di Muara Kaman berdiri sebagai entitas historis, kultural, dan genealogis yang berbeda serta terpisah dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Karena itu, tata adat, upacara sakral, maupun struktur gelar di Muara Kaman berdiri di atas pakemnya sendiri dan tidak berada di bawah struktur entitas lain.

Garis Silsilah dan Keberlanjutan Rantai Penjawat Purus

Garis silsilah Kerajaan Kutai Mulawarman merunut langsung dari leluhur awal peradaban di tanah Mahakam—yakni Kudungga (Tahani VII), Maharaja Sri Aswawarman (Segara I), hingga Maharaja Sri Mulawarman (Segara II) pada abad ke-4 Masehi yang jejak peradabannya terukir pada Prasasti Yupa—dan terus berlanjut hingga masa Maharaja Dharma Setia (Segara XXVII, 1534–1605 M) serta Maharaja Setia Yuda pada masa perlawanan terhadap tekanan kolonial VOC tahun 1635–1636 M.

Pasca-tekanan kolonial pada abad ke-17 dan penyusutan wilayah administratif pada tahun 1906, marwah dan pakem adat Kerajaan Kutai di Muara Kaman tetap dijaga secara senyap dan berkesinambungan oleh 14 generasi pemangku adat (Penjawat Purus) di Muara Kaman—dimulai dari Srinala Perana (1625–1663), berlanjut melalui Srinala Kerincing Wangsa Warman (1852–1900), Srinala Jamal Wangsadipura (1900–1937), Srinala Dedong Indra Mulia Sadewa (1937–1959), hingga Maharaja Srinala Prabo Madkoer Wangsawarman (1959–1976) dan Permaisuri Maharani Srinala Rakni Dewi Sari Wangsawarman (1976–2001).

Tonggak kebangkitan kembali budaya luhur tersebut diwujudkan melalui CERAU Upacara Adat Mulawarman pada tanggal 3–9 September 2001 di Muara Kaman, yang mengukuhkan Prof. Dr. (H.C.) M.S.P.A. Iansyah Rechza F.W., Ph.D. (bergelar DYMM Sripaduka Baginda Berdaulat Agung Maharaja Srinala Praditha Alpiansyah Rechza Fachlevie Wangsawarman) sebagai Maharaja Kutai Mulawarman, selaku Penjawat Purus Pewaris Kerajaan Sagara di Muara Kaman.

Landasan Ilmiah dan Rekam Jejak Legalitas

Penegakan pakem adat dan rekonstruksi sejarah Muara Kaman ini memiliki pijakan panjang yang terdokumentasi secara ilmiah, adat, maupun administratif:
1. Landasan Penelitian Ilmiah (1997): Berawal dari karya penelitian berjudul Sejarah Kebudayaan Kerajaan Kutai yang meraih Penghargaan Tertinggi pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja ke-21 Tahun 1997 dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (piagam tertanggal 20 Agustus 1997).
2. Dukungan Pemerintahan Daerah & Lembaga Adat (2000–2013): Diawali pembentukan Panitia Pelaksana Upacara Adat Muara Kaman (23 Maret 2000) yang diketahui oleh Camat Muara Kaman dan Bupati Kutai, dilanjutkan dukungan Forum Masyarakat Peduli Gerbang Dayaku Kukar (2008), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab Kutai Kartanegara Tahun 2012 untuk Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Kaman, serta Berita Acara Serah Terima Hak Waris kawasan Puri Agung Tebalariung Maharaja Sri Kudungga di Muara Kaman Ilir pada 15 Februari 2013.
3. Pendaftaran Kepaniteraan Hukum (2012): Kitab panduan hukum adat Kalpa dan naskah Menapak Sejarah Silsilah Kerajaan Kutai Mulawarman telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (No. W18-U4/03/HK.02.1/II/2011 dan No. W18-U4/III/HK.02.1/VI/2012).
4. Pengakuan Lintas Lembaga Adat (2019–2024): Diperkuat melalui penganugerahan gelar kehormatan dari Hukum Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur (Naluuq Nalaau Teruaaq Joleeq) dan Mahkamah Hakim Adat Dayak Nasional (Balan Tempau Paren Batu Liau Bulan) pada 9 November 2019; Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa dan Ketua Lembaga Adat Desa se-Kecamatan Muara Kaman (Juni 2022) yang membenarkan kedudukan Penjawat Purus Pewaris Kerajaan Sagara di Muara Kaman; pengakuan Pemangku Adat Besar Kutai Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur; hingga Legalisasi Pernyataan Waris Kerajaan Kutai Mulawarman Nomor 097/L/F/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024.

Melalui pernyataan ini, Forum Komunikasi Kerabat Mulawarman di Tenggarong mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan di Kutai Kartanegara maupun Nusantara untuk menghormati keberagaman pakem adat yang hidup di masing-masing wilayah, serta menelusuri warisan peradaban Kutai dari Muara Kaman secara jernih dan berlandaskan bukti dokumentasi sejarah. (red-056)