Dorong Kesejahteraan Prajurit
JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Staf Angkatan, menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4/2025), membahas peningkatan kesejahteraan prajurit, pengelolaan dan penanganan aset TNI, serta implementasi Memorandum of Understanding (MoU).
Dalam presentasinya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menekankan pentingnya memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan prajurit, yang merupakan pilar utama pertahanan negara. “Kami yang bertanggung jawab atas kebijakan TNI berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dinas prajurit. Kami juga memerlukan peningkatan uang lauk pauk prajurit dari Rp 60.000 per orang menjadi Rp 70.000 atau Rp 90.000. Selain itu, kami telah mengajukan usulan untuk menaikkan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90%,” jelas Menteri Pertahanan.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI mengumumkan rencana penambahan satuan baru yang akan dikenal sebagai Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Satuan ini akan secara bertahap ditempatkan di daerah-daerah yang tertinggal. Batalyon ini akan memiliki dua peran utama: menjaga stabilitas keamanan dan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.
Keberadaan satuan TNI di daerah terpencil akan sangat membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Pemerintah perlu hadir di lokasi-lokasi di mana masyarakat mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan. Penambahan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) akan dilakukan secara bertahap di wilayah tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan bahwa menjaga kedaulatan negara di perbatasan merupakan prioritas utama. TNI juga melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan, untuk memberikan pelayanan di daerah perbatasan. “Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan untuk menjadikan perbatasan sebagai serambi utama,” tegasnya. (Red-033)