Sumbawa Barat, NTB || Cakrayudha_hankam.com – Aliansi Masyarakat Perantau (AMP) terus memperkuat eksistensinya sebagai wadah pemersatu masyarakat perantau melalui pengembangan organisasi di berbagai daerah. Selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, AMP juga berkomitmen menjalankan fungsi advokasi, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelestarian budaya daerah asal.
Ketua Umum AMP, H. Holis, menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AMP di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan langkah strategis untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat perantau sekaligus memperkuat jaringan solidaritas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurutnya, keberadaan sekretariat DPD AMP yang berlokasi di Jalan Telaga Betong, Dusun Beruh, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, memiliki posisi yang strategis karena berada di kawasan yang menjadi pusat aktivitas sosial kemasyarakatan, pemerintahan, serta wilayah penyangga ekonomi, termasuk kawasan lingkar tambang.
“Pembentukan DPD AMP NTB diharapkan mampu menjadi wadah yang memperkuat kebersamaan, meningkatkan peran masyarakat perantau, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ujar H. Holis, Sabtu (20/6/2026).
Sementara itu, Ketua DPD AMP NTB, Suryandi, menjelaskan bahwa pengembangan organisasi bertujuan memperluas jaringan advokasi, memperkuat solidaritas antarperantau, dan mengoptimalkan kontribusi anggota dalam mendukung pembangunan daerah asal maupun daerah tempat mereka merantau.
Dalam keterangannya di Sekretariat DPD AMP Jereweh, yang turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat desa, Suryandi menegaskan bahwa AMP akan berfokus pada beberapa program prioritas yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat perantau.
“Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus utama organisasi. Kami ingin membuka akses pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, serta fasilitasi kewirausahaan guna meningkatkan kemandirian ekonomi anggota,” katanya.
Selain itu, AMP juga akan memperkuat fungsi advokasi sosial dan hukum dengan menyediakan ruang konsultasi, pendampingan, serta bantuan bagi anggota yang menghadapi persoalan administratif, ketenagakerjaan, maupun persoalan sosial lainnya.
Menurut Suryandi, keberadaan pusat informasi dan komunikasi yang terintegrasi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan organisasi. Kantor DPD AMP akan difungsikan sebagai pusat pendataan dan informasi masyarakat perantau sehingga memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Tidak hanya itu, AMP menempatkan pelestarian budaya sebagai salah satu pilar utama organisasi. Berbagai kegiatan budaya, silaturahmi akbar, hingga festival seni daerah akan terus didorong guna menjaga identitas dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sumbawa di wilayah perantauan.
Suryandi menjelaskan, visi AMP di Kabupaten Sumbawa Barat adalah menjadi pusat pemberdayaan, solidaritas, dan pelestarian nilai-nilai budaya Tau Samawa yang terintegrasi secara sosial dan ekonomi.
Untuk mewujudkan visi tersebut, AMP menetapkan sejumlah misi strategis, di antaranya memperkuat konsolidasi organisasi melalui sistem pendataan anggota yang terintegrasi, memperluas akses pelatihan kewirausahaan dan permodalan, meningkatkan pelayanan sosial dan advokasi hukum, serta memperkuat pelestarian adat dan budaya Sumbawa di berbagai daerah perantauan.
“Kami ingin AMP hadir tidak hanya sebagai organisasi silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perantau, baik dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, maupun pelestarian budaya,” tegas Suryandi.
Ia menambahkan bahwa penguatan solidaritas dan kepedulian sosial akan terus menjadi komitmen organisasi melalui berbagai program kemanusiaan dan pendampingan bagi anggota yang membutuhkan bantuan.
“Pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, AMP akan terus menjadi jembatan untuk menjaga dan memperkenalkan adat serta budaya Sumbawa kepada generasi muda di tanah rantau melalui berbagai kegiatan yang konstruktif dan inklusif,” pungkasnya.
(red051)