PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Papua meminta agar TNI dan Polri menghentikan operasi militer yang melibatkan penyisiran permukiman. Langkah ini diambil untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan warga sipil, seperti yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
“Kami meminta kepada TNI dan Polri di wilayah tersebut untuk tidak menerapkan kembali metode operasi seperti ini. Ini adalah pendekatan yang keliru. Menyisir permukiman yang dihuni oleh kelompok sipil bersenjata dan langsung melakukan penembakan di area tersebut adalah tindakan yang tidak tepat,” ungkap Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Fritz menambahkan, jika memang ada kelompok bersenjata, seharusnya tindakan yang diambil cukup dengan pengepungan. Namun, jika serangan tersebut mengakibatkan korban di kalangan perempuan dan anak-anak, itu menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan tidak terukur.
“Terlebih lagi, dalam penyergapan ini, berdasarkan laporan yang mereka berikan, serangan ini dilakukan dengan operasi tempur, dan itu sangat kami sesalkan,” kata Fritz. Ia menambahkan bahwa penyerangan yang menargetkan permukiman akan sulit untuk menghindari jatuhnya korban sipil, terutama di kalangan kelompok rentan. Apalagi, permukiman yang diserang ternyata dipenuhi oleh kelompok rentan yang sedang beristirahat di dini hari.
Sebelumnya, TNI mengumumkan bahwa mereka berhasil menewaskan 18 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dalam sebuah operasi militer yang dilaksanakan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Operasi ini dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI dari pukul 04.00 hingga 05.00 WIT, dengan fokus pada lima kampung: Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Ia menekankan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil.
“Kami tidak akan membiarkan rakyat Papua hidup dalam ketakutan di tanah kelahirannya,” ujarnya dalam keterangan resmi pada beberapa waktu lalu. (Red-033)