Untuk Menjaga Keamanan dan Kedaulatan NKRI
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Dalam beberapa hari terakhir, kelompok bersenjata yang menyebut diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali mengeluarkan pernyataan provokatif menolak pembangunan pos militer TNI di Puncak Jaya dan sembilan wilayah lainnya yang mereka sebut sebagai “zona perang.” Ancaman yang dilontarkan oleh kelompok ini, termasuk serangan terhadap aparat TNI-Polri dan ultimatum kepada masyarakat non-Papua untuk meninggalkan daerah tersebut, tidak hanya menyesatkan, tetapi juga melanggar hukum. Jum’at, 30 Mei 2025.
Kehadiran TNI adalah Langkah Legal dan Konstitusional
Penting untuk dipahami bahwa kehadiran TNI di Papua, termasuk pembangunan pos militer, merupakan langkah yang sah dan berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, beberapa dasar hukum yang menguatkan langkah TNI adalah sebagai berikut:
1. UUD 1945 Pasal 30 menegaskan bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.
2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengamanatkan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), termasuk mengamankan wilayah perbatasan dan mengatasi ancaman separatisme.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 yang menguatkan struktur Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sebagai garda terdepan dalam menangani ancaman strategis dan konflik bersenjata.
Pembangunan pos militer di daerah rawan seperti Puncak Jaya bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil, mendukung pembangunan nasional, dan mencegah penyebaran kekerasan oleh kelompok separatis bersenjata.
Pendekatan Humanis TNI di Papua
TNI mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Inpres RI No. 9 Tahun 2020 yang mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Kehadiran TNI di wilayah ini tidak hanya bertujuan untuk pengamanan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui:
– Dukungan pengamanan bagi masyarakat;
– Penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan;
– Pembinaan Komunikasi Sosial yang inklusif dengan masyarakat setempat.
TNI berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara proporsional, profesional, dan dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia, sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Tindak Kekerasan oleh TPNPB-OPM: Pelanggaran Hukum Internasional
Ancaman dan serangan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap masyarakat sipil, termasuk guru, tenaga medis, dan pekerja infrastruktur, jelas merupakan tindakan terorisme. Tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang mengecam kekerasan tanpa membedakan antara kombatan dan masyarakat sipil.
Berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tindakan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme.
**Kesimpulan: TNI Hadir untuk Melindungi dan Menjaga NKRI**
Kehadiran TNI di Papua merupakan langkah konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat asli Papua, merasa aman dan terlindungi. TNI berperan dalam mengatasi kekerasan dan ancaman separatisme, serta mendukung masyarakat dalam pembangunan yang adil dan merata. TNI berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi.
Dalam negara hukum, tidak ada tempat bagi kekerasan. TNI akan terus melaksanakan tugasnya untuk menjaga integritas NKRI, mendukung pembangunan di Papua, serta melindungi hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia.
Sumber:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)