Sumatera Utara,(Cakrayudha-hankam.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kabar terbaru kasus kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin.
LPSK menyebut Polda Sumut telah menyita aset pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin-angin untuk jaminan pembayaran restitusi kepada para korban.
“Kami sampaikan perkembangan terbaru dari kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumut yang para korbannya merupakan terlindung LPSK. Pada hari ini, Polda Sumut, melakukan sita aset pabrik kelapa sawit sebagai jaminan pembayaran restitusi kepada terdakwa TRP,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (06/06/23).
Berkas Tersangka
LPSK menyatakan bahwa penyitaan aset pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin itu menjadi salah satu upaya dalam memberikan layanan terbaik kepada korban.
Sementara berkas perkara kasus kerangkeng manusia itu akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu (7/6) esok hari.
“Ini adalah satu upaya yang terus kami lakukan agar kami bisa berikan layanan sebaik-baiknya kepada korban dan terutama menjakin agar restitusi yang dituntut oleh para terlindung LPSK ini dapat dibayarkan,” pungkasnya.
Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
Sebelumnya pada April 2022, Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menahan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia di rumah pribadi milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).
“Penahanan delapan tersangka itu setelah penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan serta hasil koordinasi dengan LPSK dan Komnas HAM,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak dalam keterangannya di Medan, Jumat (8/4/2022).
Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat
Sebelumnya pada April 2022, Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menahan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia di rumah pribadi milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).
“Penahanan delapan tersangka itu setelah penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan serta hasil koordinasi dengan LPSK dan Komnas HAM,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak dalam keterangannya di Medan, Jumat (8/4/2022).(Red)