JAKARTA, Cakayudha-hankam.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengumumkan hasil Musyawarah I Majelis Syura PKS untuk periode 2025-2030, yang berlangsung pada 3-4 Juni 2025.
Dalam musyawarah tersebut, PKS secara aklamasi menetapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syura dan Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS.
Beberapa tokoh penting PKS, seperti Suswono dan Ahmad Syaikhu, akan mengisi posisi dalam Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk lima tahun ke depan.
Ahmad Syaikhu sebelumnya menjabat sebagai Presiden PKS untuk periode 2020-2025, sedangkan Suswono adalah mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat.
Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan khidmat dan semangat kekeluargaan. Pada 31 Mei 2025, seluruh anggota pelopor PKS telah melakukan pemilihan anggota Majelis Syura baru melalui e-voting.
Selanjutnya, mereka mengadakan sidang dalam Musyawarah I Majelis Syura dengan agenda utama penetapan DPTP PKS untuk periode yang baru.
“Pemilihan ini mencerminkan semangat kolektif dan demokrasi yang menjadi inti dari suksesi kepemimpinan di PKS,” ujar Kholid dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Rabu, 4 Juni 2025.
Anggota Fraksi PKS DPR tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan yang baru akan melanjutkan dan memperkuat pelayanan, pemberdayaan, serta pembelaan terhadap masyarakat.
Bagaimana sikap politik PKS setelah pergantian kepengurusan?
**Dukungan Terus Berlanjut untuk Pemerintahan Prabowo**
Al Muzammil Yusuf menegaskan bahwa PKS akan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan berkomitmen untuk memberikan dukungan yang konstruktif dan solutif. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang mengumumkan hasil Musyawarah Majelis Syura I PKS di kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, pada hari Kamis.
“Ketiga, kami akan menjadi mitra koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bersifat konstruktif dan solutif, demi menyukseskan program-program pemerintah yang mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo merupakan tujuan bersama, termasuk bagi PKS sebagai mitra koalisi. “Bagi PKS, keberhasilan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia yang kita harapkan bersama,” tuturnya.
Politikus yang berasal dari Kota Bandar Lampung ini menyatakan bahwa hubungan antara PKS dan Prabowo tetap harmonis, bahkan sejak periode sebelumnya. Al Muzammil dan Sohibul Iman mengungkapkan bahwa mereka telah lama mengenal Prabowo dan sering melakukan dialog langsung.
Terkait dukungan PKS kepada Prabowo dalam pemilihan presiden 2029, dia menjelaskan bahwa isu-isu penting mengenai pemerintah, terutama Pilpres, akan dibahas secara mendalam dan diputuskan oleh Majelis Syura, yang merupakan lembaga tertinggi di PKS. “Sebagai Presiden PKS, saya tidak dapat mendahului keputusan yang belum disampaikan oleh Majelis Syura,” ujarnya di kantor DPTP PKS pada hari Kamis.
Mengenai reshuffle kabinet, PKS menghormati hak prerogatif presiden. PKS sepenuhnya menyerahkan keputusan terkait kebijakan reshuffle atau perombakan kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto. “Mengenai reshuffle, itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Al Muzammil Yusuf di kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, pada Kamis, 5 Juni 2025.
Dia menyatakan bahwa sebagai bagian dari koalisi partai pendukung Prabowo, PKS menghargai berbagai langkah yang diambil Prabowo, terutama terkait perombakan kabinet. Al Muzzammil menjelaskan bahwa Prabowo memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya, termasuk keputusan untuk mengganti atau mempertahankan posisi mereka di kabinet. “Kami sepenuhnya menghormati hak prerogatif presiden terkait siapa menteri yang akan diganti dan lainnya,” ujarnya.
Saat ini, PKS memiliki satu kursi menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Mengenai usulan pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden, Al Muzzammil Yusuf juga menanggapi surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dan DPR.
Dia menyatakan bahwa usulan dari para pensiunan tentara tersebut mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Terlebih lagi, menurutnya, para inisiator usulan itu adalah purnawirawan TNI yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tentu saja, PKS menghargai berbagai dinamika politik yang terjadi,” ujar Al Muzzammil dalam konferensi pers puncak acara penyembelihan kurban PKS di Jakarta pada Sabtu, 7 Juni 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Antara.
Menurutnya, PKS beroperasi sebagai partai dan anggota dewan sesuai dengan konstitusi. Al Muzzammil menyatakan bahwa PKS akan terlibat dalam segala hal yang berlangsung secara konstitusional.
Meskipun demikian, PKS tetap berharap dan berdoa untuk kepemimpinan yang terbaik bagi Indonesia. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo akan menjadi kebahagiaan bagi 280 juta rakyat Indonesia, termasuk PKS di dalamnya.
PKS juga mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dapat diselesaikan tahun ini, sehingga semua pihak dapat fokus mempersiapkan Pemilu 2029 di tahun-tahun mendatang.
Al Muzzammil Yusuf menyatakan bahwa jika pembahasan RUU Pemilu dilakukan terlalu dekat dengan persiapan Pemilu 2029, maka diskusinya akan cenderung pragmatis. “Jika dilakukan lebih awal, kita masih memiliki waktu yang cukup, sehingga persiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Dia berharap agar kondisi dan data Pemilu 2029 tidak mengalami masalah seperti yang terjadi pada Pemilu 2024, di mana sempat terjadi keributan di KPU. Dia juga menceritakan pengalamannya yang terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yaitu 2004, 2009, dan 2014, yang melibatkan semua fraksi dan para ahli terbaik.
Oleh karena itu, jika ada pembahasan kembali mengenai RUU Pemilu, dia menginginkan agar orang-orang terbaik dilibatkan, bahkan mungkin dibentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan semua komponen, termasuk para pakar.
“Saya tidak ingin membahas secara parsial, seperti mengenai parliamentary threshold atau presidential threshold. Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa DPR akan berupaya menyempurnakan berbagai norma yang ada, terutama untuk memastikan bahwa pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas dan kandidat yang terpilih adalah orang-orang terbaik.
“Kami berfokus pada upaya meminimalkan praktik politik uang. Kami membahas tentang dukungan untuk partai politik dan mempelajari praktik terbaik dari negara lain. Kami ingin menghindari korupsi, dan semua ini merupakan bagian integral dari diskusi kami. Tidak mungkin bagi saya untuk hanya membahas satu aspek saja,” jelasnya.
Mendukung Penulisan Ulang Sejarah dengan Nada Positif
Al Muzzammil Yusuf memberikan dukungan terhadap penulisan ulang sejarah dengan pendekatan positif yang diusulkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia percaya bahwa gagasan ini telah dipikirkan dengan seksama.
“Kami mendukung penulisan sejarah setiap bangsa, yang memang sering kali perlu diperbarui dan disempurnakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Sabtu.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan ini harus disertai dengan komitmen terhadap objektivitas dalam penulisan ulang sejarah, dengan melibatkan semua pihak terkait.
Dengan demikian, ia berharap penulisan sejarah di masa mendatang tetap berlandaskan pada prinsip objektivitas dan proporsionalitas; mencakup semua aspek, daerah, dan tokoh yang relevan; serta berbasis fakta. “Saya yakin Pak Fadli Zon akan memperhatikan hal ini,” tambahnya. (Red-033)