Dugaan Pelecehan Siswa, Rachmat H Soroti Pengawasan Dispendikbud dan Tanggung Jawab Sekolah

0
23

PASURUAN || Cakrayudha_hankam.com – Dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap peserta didik yang melibatkan seorang tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Pasuruan menjadi perhatian terhadap sistem pengawasan di lingkungan pendidikan.

Rachmat H., yang akrab disapa Cak Gundul, menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius dan transparan. Menurutnya, kasus yang tengah menjadi sorotan publik itu tidak hanya menyangkut dugaan perilaku individu, tetapi juga tanggung jawab institusi pendidikan dalam menjamin keamanan peserta didik.

“Ketika muncul dugaan tindakan yang mencederai rasa aman siswa, maka yang perlu dipastikan bukan hanya penanganan terhadap pihak yang dilaporkan, tetapi juga bagaimana sistem pengawasan sekolah selama ini berjalan,” ujar Rachmat H., Kamis (19/11/2026).

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah diambil, termasuk status penarikan sementara tenaga pendidik yang bersangkutan dari lingkungan sekolah.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah langkah tersebut merupakan tindakan pengamanan sementara atau telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang lebih menyeluruh.

Rachmat juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Dispendikbud, BKPSDM, Inspektorat, serta aparat penegak hukum dalam menangani dugaan kasus tersebut.

“Jangan sampai penanganan hanya berhenti pada tindakan administratif berupa pemindahan atau penarikan sementara. Harus ada kejelasan proses, dasar hukum, dan kepastian tindak lanjut apabila dugaan pelanggaran terbukti,” tegasnya.

Ia menilai pihak sekolah juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerimaan laporan, waktu pertama kali dugaan peristiwa diketahui, serta langkah perlindungan yang diberikan kepada siswa.

Prioritas Perlindungan Peserta Didik

Rachmat menegaskan, keselamatan dan pemulihan psikologis anak harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan.

Dispendikbud, menurutnya, perlu memastikan siswa yang diduga menjadi korban memperoleh pendampingan, tidak mengalami intimidasi, serta tetap dapat menjalani pendidikan dalam lingkungan yang aman.

Ia juga mendorong evaluasi terhadap mekanisme pengawasan tenaga pendidik agar potensi pelanggaran dapat dicegah dan tidak terulang.

“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi anak. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara serius, objektif, dan tidak mengabaikan kepentingan peserta didik,” katanya.

Rachmat berharap instansi terkait memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut, tanpa membuka identitas anak maupun mengganggu proses pemeriksaan.

Sementara itu, seluruh pihak tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

[Red/HS]