Ada Ribuan Siswa Nakal, Mau Ambil Berapa?
JAWA BARAT, Cakrayudha-hankam.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik program yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang bertujuan menangani siswa nakal melalui pendidikan dengan pendekatan militer di barak khusus. KPAI berpendapat bahwa program ini berpotensi melanggar hak-hak anak.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi memberikan jawaban tegas. Dalam pernyataannya setelah menghadiri acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin (19/5/2025), Dedi menyayangkan sikap KPAI yang dianggapnya kurang fokus pada penyelesaian masalah yang mendasar.
“Saya sudah menyampaikan, KPAI seharusnya hari ini tidak hanya mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang merupakan penanganan darurat terhadap suatu masalah,” ujarnya, seperti yang dikutip dari video yang diunggah di akun Instagramnya.
Dedi berpendapat bahwa KPAI seharusnya lebih proaktif dalam menangani masalah yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja, bukan sekadar mengkritisi aspek teknis seperti fasilitas tempat tidur.
“Yang perlu dilakukan KPAI adalah mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh remaja kita, baik yang berasal dari lingkungan rumah maupun sekolah, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kriminal,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa terdapat ribuan anak bermasalah di Jawa Barat. Sebagai respons, pemerintah provinsi telah meluncurkan program khusus untuk mendidik mereka.
Dedi menambahkan bahwa program ini telah menunjukkan hasil yang positif. “KPAI bisa melihat bahwa 39 anak telah menyelesaikan program ini. Kita bisa menilai perkembangan mereka, termasuk disiplin, rasa empati, bahkan ada yang sampai menangis saat mencium kaki ibunya. Hal-hal seperti ini belum tentu mereka dapatkan di sekolah,” tuturnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, sebanyak 273 anak akan menyelesaikan program pendidikan di Dodik Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah itu, akan dibuka angkatan baru untuk menampung lebih banyak peserta dari berbagai kabupaten dan kota.
“Mungkin dari 1.500, 2.000, atau 5.000 yang terhubung dengan kabupaten/kota, jumlah peserta yang bisa kami kelola bisa mencapai 15.000 hingga 20.000. KPAI akan mengambil berapa?” tantangnya.(Red-033)