Pasuruan || Cakrayudha_hankam.com – Data penerima bantuan sosial (bansos) berubah, desil bergeser, bantuan pun bisa terhenti. Persoalan inilah yang belakangan menjadi sorotan setelah Aliansi Poros Tengah menggelar aksi unjuk rasa terkait data penerima bansos di Kota Pasuruan.
Menjawab polemik tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan, Yudie Andi Prasetya, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran data hingga prosedur bagi warga yang merasa masih layak menerima bantuan.
Kepada awak media, Senin (14/9/2026), Yudie menjelaskan perubahan desil tidak semata-mata terjadi karena kebijakan Dinsos daerah. Sistem pendataan kesejahteraan kini menggunakan integrasi sejumlah basis data nasional yang kemudian memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat ke dalam 10 desil.
“Karena ada penambahan variabel baru dari penggabungan data, beberapa penerima manfaat mengalami pergeseran desil,” jelas Yudie.
Secara umum, penerima bansos berada pada desil 1 hingga 4, sedangkan PBI Kesehatan dapat mencakup hingga desil 5. Ketika hasil pemutakhiran membuat posisi desil warga berubah, status kepesertaan bantuan juga dapat ikut terdampak.
Namun, warga yang merasa datanya tidak sesuai masih memiliki ruang untuk mengajukan usul sanggah.
Pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos atau disampaikan melalui kelurahan dengan melibatkan RT/RW dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Usulan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah kelurahan dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Warga juga perlu menyiapkan bukti pendukung, termasuk foto kondisi rumah terbaru.
Yudie menegaskan proses tersebut tidak bisa langsung mengubah status penerima. Data dari kelurahan harus dikirim secara berkala ke pemerintah pusat untuk dilakukan pemutakhiran dan verifikasi berjenjang.
“Proses penyesuaian desil membutuhkan waktu, sehingga warga perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Selain perubahan desil, Yudie menyebut terdapat ketentuan lain yang dapat memengaruhi kepesertaan bansos, termasuk apabila terdapat anggota dalam satu KK yang terindikasi terkait aktivitas judi online.
Dengan demikian, warga yang merasakan kehilangan hak atas bansos tidak perlu hanya mempertanyakan hasil akhir. Jalur usul sanggah menjadi pintu untuk mengoreksi data apabila kondisi sosial ekonomi yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. (Red/RMT)