JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengadakan aksi protes dengan tema Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Dalam aksi tersebut, salah satu tuntutan yang disampaikan adalah agar Presiden Prabowo Subianto memecat menteri-menteri yang dinilai berkinerja buruk.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal Putra Ansar, menyatakan bahwa salah satu menteri yang perlu dicopot adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro. “Penting untuk melakukan perombakan kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, terutama terhadap menteri-menteri yang bermasalah. Mendiktisaintek layak untuk dipecat,” ujarnya kepada Tempo di tengah aksi massa.
Satria menjelaskan bahwa tuntutan ini diajukan karena Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat pendidikan. Ia juga meminta pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. “Selain itu, kami mendesak agar pemangkasan anggaran pendidikan dibatalkan,” tegasnya.
Menurut pantauan Tempo, sekitar pukul 16.00 WIB, ribuan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, UPN Veteran Jakarta, dan kampus lainnya berkumpul di area Monas, depan Perpustakaan Nasional. Mereka berjalan beriringan menuju Patung Kuda sambil berteriak, “Hidup mahasiswa!”, “Cabut kebijakan efisiensi anggaran!”
Hingga hampir pukul 19.00 WIB aksi masih berlangsung. Massa aksi juga bertambah dari berbagai kampus, salah satunya dari UIN Syarif Hidayatullah.
Sebagai informasi, tagar Indonesia Gelap yang juga menjadi trending topik di akun media sosial X sepanjang Senin, menurut Satria Naufal, adalah cermin ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. “Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Februari 2025.
Menurut Satria, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru sering kali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. “Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan,” kata Satria.(Red-033)
Editor: EH056