PASURUAN || Cakrayudha_hankam.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan mengakui masih terdapat kewajiban pembayaran dari kerja sama pengelolaan aset daerah yang dikaitkan dengan PT Citra Bangun Sarana dan pihak WRM.
Kepala BPKA Kota Pasuruan, Drs. Mochamad Amien, M.M., dalam konfirmasi kepada wartawan, Kamis (12/11/2026), menyebut pembayaran sebelumnya telah dilakukan hingga 2022. Namun, tagihan tahun 2024 sebesar Rp472,465 juta disebut belum dibayarkan.
“Setiap tahun kita tagih,” ungkap Amien. Ia menjelaskan, kewajiban kontribusi kepada pemerintah daerah tersebut berkisar Rp250 juta per tahun dan perlu dicatat sebagai piutang daerah apabila belum diselesaikan.
Selain persoalan pembayaran, status perjanjian kerja sama, masa berlaku kontrak, hingga mekanisme pengalihan pengelolaan kepada pihak lain juga perlu ditelusuri. Dokumen perjanjian awal, addendum, bukti pembayaran, serta perjanjian pengalihan dinilai penting untuk memastikan kejelasan administrasi dan dasar hukumnya.
Sementara itu, angka kewajiban sekitar Rp14 miliar yang sebelumnya mencuat dalam pemberitaan masih memerlukan pencocokan dengan dokumen kontrak dan perhitungan resmi Pemkot.
Persoalan ini menuntut keterbukaan Pemkot Pasuruan. Sebab, pengelolaan aset daerah bukan sekadar urusan kerja sama bisnis, melainkan menyangkut perlindungan kekayaan publik dan hak keuangan daerah.
Masyarakat kini menunggu kejelasan dokumen serta langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan tagihan dan memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan.
[Red/HS/RMT]