PASURUAN, Cakrayudha-hankam.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (BEMPAS) menggelar dialog publik bertema “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Minggu (9/11/2025). Acara yang berlangsung di Pendopo Kota Pasuruan ini menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua PCNU Kota Pasuruan Gus H. M. Nailurrochman, Pengamat Politik Unesa Dr. Moch. Mubarok, Rektor Uniwara Dr. Mochammad Taufiq, serta Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pasuruan H.M. Rohani Siswanto.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menegaskan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
“Kita mendengar di tingkat nasional bicara soal proyek strategis bernilai triliunan rupiah, tapi di daerah, masyarakat masih menghadapi persoalan pungutan liar di dunia pendidikan,” ujarnya.
Ketua Pelaksana, Muhammad Qommaruddin, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menjaga fungsi kontrol sosial.
“Mahasiswa harus tetap independen dan objektif dalam mengawal kebijakan publik,” katanya.
Dalam sesi diskusi panel, Pengamat Politik Unesa Dr. Moch. Mubarok menilai bahwa keseragaman kebijakan nasional sering kali mengabaikan karakteristik daerah. Ia menilai kondisi ini merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu Serentak yang membuat pola politik dan kebijakan menjadi terlalu terpusat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Partai Gerindra, H.M. Rohani Siswanto, menegaskan konsistensi visi Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak awal, tujuan beliau adalah menyejahterakan rakyat. Itu tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan kini diwujudkan melalui program-program seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta rencana penciptaan 19 juta lapangan kerja,” ujar Rohani.
Meski demikian, beberapa peserta forum menyampaikan catatan kritis. Mereka menilai sejumlah program populis berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ketahanan fiskal negara, sehingga pemerintah perlu berhati-hati agar tidak bergantung pada utang luar negeri atau mengurangi dana transfer ke daerah.
Sementara itu, Rektor Uniwara, Dr. Mochammad Taufiq, menyoroti pentingnya pembangunan berbasis potensi daerah.
“Belajar dari Tiongkok, di mana setiap kota punya karakter industri, Pasuruan bisa diarahkan menjadi kota olahraga yang memiliki daya saing,” usulnya.
Menanggapi berbagai masukan, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyambut baik forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kota Pasuruan kini lebih difokuskan pada investasi sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sejumlah program nasional telah diterapkan di Pasuruan, seperti program Makan Siang Bergizi dengan tujuh dari 23 target dapur umum yang sudah beroperasi, serta Sekolah Rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, Adi Wibowo juga memberikan tantangan balik kepada mahasiswa.
“Mahasiswa jangan hanya jadi menara gading, tapi harus hadir sebagai gerakan intelektual praksis,” ujarnya.
Ia menyinggung persoalan sosial di Kota Pasuruan yang masih perlu perhatian serius.
“Di kota santri ini, kasus penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS masih tinggi. Apakah hal ini sudah menjadi perhatian mahasiswa kita?” tambahnya.
Sebagai penutup, Ketua PCNU Kota Pasuruan, Gus H. M. Nailurrochman, mengingatkan agar mahasiswa tetap menjunjung empat prinsip utama dalam menyampaikan kritik, yakni tasamuh (toleransi), tawasut (moderat), tawazun (seimbang), dan ta‘adul (berkeadilan).
“Mahasiswa boleh kritis, tapi tetap dalam bingkai akhlak dan nilai-nilai kebangsaan,” pesannya. (red)