BATAM, Cakrayudha-hankam.com – Untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di kawasan maritim Asia Tenggara, Bakamla RI bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan latihan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) di Maritime Training Facility, Pangkalan Bakamla Batam, Kota Batam, pada Senin (5/5/2025).
Latihan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel Bakamla Agus Sriyanto, S.E., M.Tr. Hanla, dan diikuti oleh 16 peserta dari tiga negara. Terdapat 8 peserta dari Bakamla RI (Indonesia), 4 peserta dari Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), dan 4 peserta dari Philippine Coast Guard (PCG).
Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 16 Mei 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pengawasan maritim, terutama dalam identifikasi dan penanganan bahan berbahaya yang sering muncul dalam berbagai operasi penegakan hukum di laut.
Pelatihan ini dipimpin oleh Tony Wheatley, seorang pakar maritim yang ditunjuk langsung oleh UNODC. Materi yang diajarkan tidak hanya mencakup teknik VBSS, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang keselamatan personel saat berhadapan dengan muatan mencurigakan atau zat berbahaya yang dapat mengancam keamanan kapal dan awaknya.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada petugas wanita dalam menjaga kedaulatan laut dan menegakkan hukum di perairan internasional,” kata Kolonel Bakamla Agus dalam sambutannya.
Latihan VBSS ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk diplomasi maritim dan penguatan kerja sama regional. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar penjaga pantai dari negara-negara peserta, yang berperan sebagai mitra dalam menjaga keamanan laut di kawasan.
Dengan semangat kolaborasi, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam pemberdayaan perempuan di sektor maritim, serta memperkuat jaringan penegakan hukum lintas negara untuk menciptakan kawasan maritim yang aman dan tertib. (Humas Bakamla RI/Red-033)