JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengirim anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer melalui program yang dinamakan Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan. Program ini, yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, telah dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025.
Inisiatif ini ditujukan untuk peserta didik yang menunjukkan perilaku bermasalah, seperti terlibat tawuran, merokok, mengonsumsi alkohol, hingga menggunakan knalpot brong. Dedi menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad di Kabupaten Purwakarta.
“Program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan para pelajar,” ungkap Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Menanggapi kebijakan Dedi Mulyadi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pendidikan militer seharusnya tidak ditujukan untuk anak-anak nakal, melainkan untuk individu-individu terpilih dan terbaik. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap wacana pengkajian gagasan Dedi Mulyadi yang ingin membina siswa bermasalah melalui program pelatihan di barak militer.
“Jangan sampai ada stigma bahwa orang yang nakal harus dimasukkan ke barak militer,” kata Ace dalam konferensi pers acara Syukuran dan Orasi Kebangsaan HUT Ke-60 Lemhannas di Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2025, seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Ace menjelaskan bahwa selain membangun kedisiplinan dan semangat patriotisme, penting untuk menjaga kewibawaan pendidikan militer sebagai suatu bentuk pendidikan yang berfokus pada aspek akademis, emosional, dan kepemimpinan. Proses ini harus disesuaikan dengan perkembangan anak.
Dia menambahkan bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk lingkungan sosial, keluarga, dan hak asuh yang diberikan oleh orang tua.
Oleh karena itu, terkait dengan rencana pengkajian untuk membina siswa yang bermasalah melalui program di barak militer, Ace berharap agar pengkajian tersebut dapat dipahami dari sudut pandang yang komprehensif dan holistik. Menurutnya, pembinaan anak-anak yang mengalami masalah perilaku harus dilihat secara menyeluruh. “Tidak seharusnya, misalnya, setiap kali ada anak yang bermasalah langsung dimasukkan ke dalam militer,” ujarnya.
Alih-alih mengirim anak-anak nakal ke barak militer, Ace mengusulkan agar ada institusi lain yang lebih tepat untuk membantu memperbaiki perilaku mereka. Dia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai lembaga yang dapat berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, seperti lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), serta lainnya.
Pemerintah sedang mempertimbangkan usulan untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi gagasan Dedi Mulyadi mengenai pembinaan siswa bermasalah di lingkungan militer. Namun, Hasan menekankan bahwa program tersebut harus mematuhi peraturan yang ada, menghormati hak-hak anak, dan mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
“Selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar, pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap hal ini. Kebijakan-kebijakan baru dan inisiatif yang muncul akan dibahas lebih lanjut di tingkat Pemerintah,” ujar Hasan di Jakarta pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Hasan mengajak masyarakat untuk tidak segera bersikap negatif terhadap inisiatif baru ini, melainkan untuk mengkritiknya secara kolektif. Ia menyarankan agar masyarakat terlebih dahulu memantau keberhasilan program yang telah dilaksanakan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar efektif dalam mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
“Lebih baik kita melihat dan mengkritisi bersama-sama. Selanjutnya, kita akan menilai apakah ini dapat efektif dalam menurunkan masalah seperti kenakalan dan ketidakpatuhan,” ujarnya. (Red-033)