JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Pemerintah terus mendorong transisi energi menuju swasembada melalui pemanfaatan energi terbarukan. Sebagai salah satu langkah nyata, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 87 kWp di Desa Menamang Kanan telah menjadi sumber utama listrik bagi lebih dari 1.000 rumah tangga sejak 2022.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo pada Pidato Pelantikan (20/10/2024), yang menekankan fokus pengelolaan energi terbarukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 GW. Namun, kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) tahun 2022 menyebutkan potensi tersebut bahkan lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 GW, dengan energi surya menyumbang lebih dari 75 persen.
“Sayangnya, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di wilayah pedesaan. Hingga November 2024, masih ada 86 desa yang belum memiliki akses listrik,” ujar Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum, melalui keterangan pers pada Jumat, (22/11/2024).
Ia menambahkan, untuk mencapai target transisi energi, pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup.
Kolaborasi dengan perusahaan swasta dan pemanfaatan dana environment, sustainability, and governance (ESG) dapat mendukung proyek energi terbarukan di desa, kata Ervan. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, menyoroti pentingnya akses listrik berkualitas untuk masyarakat desa.
Listrik bersih, aman, dan terjangkau memungkinkan modernisasi pertanian melalui electrifying agriculture, serta mendukung penyediaan cold storage bagi desa nelayan, jelas Taufiq. Taufiq juga menegaskan perlunya rencana holistik untuk mengatasi tantangan jarak antara sumber energi dan pusat permintaan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa transisi energi dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sejalan dengan Persetujuan Paris.
Menggantikan 3 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan energi terbarukan akan meningkatkan akses listrik, menurunkan emisi, dan mengurangi biaya penyediaan listrik, ungkap Fabby.
Namun, tingginya risiko proyek energi terbarukan masih menjadi kendala utama bagi investor. Menurut Deni Gumilang, Project Lead CASE for SEA di Indonesia, pengembangan instrumen policy derisking dan mitigasi risiko keuangan diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi.
Dengan ini, peluang pembiayaan riil bagi Indonesia dapat meningkat, ujar Deni. Program CASE for SEA, yang diimplementasikan oleh IESR dan GIZ, berkomitmen mendorong transformasi energi di Asia Tenggara.
CASE bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pengembangan kebijakan dan integrasi energi terbarukan. Dengan potensi energi terbarukan yang besar, pembangunan infrastruktur listrik, dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah optimistis dapat mempercepat transisi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Red)