Papua,(Cakrayudha-hankam.com) – “Bangsa adalah imaji,’ ujar Ben. Sebab sebagian besar warganya tidak saling tahu. Mereka juga tidak pernah bertemu.
Demikian pula dalam bayangan mereka, ada bayangan sebuah komunitas yang satu.
Sebagai imaji, gagasan tentang bangsa sesungguhnya lebih tepat dimengerti sebagai aspirasi ketimbang deskripsi (Priyono 1999: 176).
Artinya, ikatan dan loyalitas warga bangsa bukan hal yang sudah jadi. Tidak juga terbentuk secara alami.
Sebaliknya, integrasi bangsa sangat bergantung dari aspirasi warganya: apakah mereka sungguh-sungguh menerima dan diterima sebagai bagian dari bangsa?
Jika fokus dan sudut pandangnya negara, aksi kekerasan sebagian masyarakat Papua bisa dilihat sebagai separatisme.
Namun, aksi mereka bisa juga dilihat dengan simpatik: mereka meredefinisi arti Indonesia sebagai bangsa.
Karena merasa belum diterima sebagai orang Indonesia, mereka menolak kedaulatannya.
Jika dari sudut pandang negara, mereka dianggap tidak cinta bangsa, dari sudut pandang orang Papua, negara yang tidak mencintai mereka.
Jadi, dari sudut pandang masing-masing merasa, cintanya bertepuk sebelah tangan.
Pembangunan yang memarjinalkan
Kebijakan modernisasi yang dilakukan pemerintah Soeharto untuk Papua menghasilkan kemajuan ekonomi yang impresif.
Di tahun 1970, pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 10,92 persen. Hasrat modernisasi diikuti dengan kebijakan transmigrasi secara massif di papua.
Pada 1971, transmigran di Papua berjumlah 5000 jiwa. Lalu di 1972 jumlahnya meningkat 100 persen, menjadi 10.000 jiwa (Garnaut and Manning 1974: 39).
Jumlah transmigran di Papua semakin besar karena migrasi ke Papua juga terjadi secara mandiri.
Orang dari Sulawesi melihat peluang ekonomi terbuka lebar di Papua. Mereka pindah ke sana.
Penduduk yang migrasi secara mandiri jumlahnya jauh lebih signifikan.
Untuk setiap transmigran yang ke Papua, ada 3 orang penduduk migrasi mandiri. Sampai tahun 2000, jumlahnya mencapai 560.000 jiwa (McGibbon, 2002).
Mereka membuat pemukiman baru dalam skala luas.
Karena dorongan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, etos kerja mereka tinggi.
Maka, para pendatang ini berhasil mendominasi sektor ekonomi Papua.
Orang Asli Papua (OAP) merasa terdesak dan termarjinalkan dalam proses pembangunan dan modernisasi yang massif.
Data sensus tahun 2000 secara terang menunjukkan OAP termarjinalisasi.
Modernisasi dan pembangunan yang dilakukan sejak 1970 tidak membuat OAP menjadi subyek ekonomi di daerahnya.
Sebanyak 81,5 persen orang Papua masih berhubungan dengan pertanian, di mana 70 persennya adalah pengumpul makanan.
Kurang dari 3 persen tenaga kerja asli Papua terlibat dalam perkembangan ekonomi seperti industri, perdagangan, transportasi.
Para pemain utama ekonomi sebagian besar adalah para pendatang dari Sulawesi, khususnya dari etnis Bugis, Buton, Makasar dan Toraja.
McGibbon menjelaskan dua alasan kenapa OAP gagal menjadi pemain ekonomi di tanah mereka.
Pertama, karena world view OAP dan pendatang berbeda.
Para pendatang ke Papua untuk mencari uang dan mengakumulasi kekayaan.
OAP tidak demikian. Mereka memanfaatkan alam dan kekayaannya untuk dipakai sebagai sumber kehidupan sehari-hari, tidak untuk diakumulasi.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dimiliki, mereka biasa melalukan barter barang.
Jadi, OAP tidak mengenal konsep berdagang atau mengakumulasi kekayaan. Kedua, OAP tidak memiliki skill yang sesuai dengan tuntutan ekonomi modern.
Data tahun 2000 menunjukkan, lebih dari 80 persen OAP berpendidikan dasar dan hanya 62 persen yang lulus SD.
Ini berbanding terbalik dengan para pendatang, di mana hampir 50 persen berpendidikan SMP atau SMA.
Dua alasan tersebut membuat OAP tidak siap dengan agenda modernisasi dan pembangunan pemerintah pusat.
Alih-alih menolong hidup mereka, pembangunan ekonomi malah dilihat sebagai upaya pemerintah mendiskriminasi dan mengalienasi mereka dari tanah dan kehidupan mereka.
Hak untuk berbeda
Sepertinya, pemerintahan baru Prabowo Subianto akan meneruskan pendekatan keamanan dan pembangunan yang dilakukan presiden Jokowi.
Prabowo Subianto memuji Presiden Jokowi karena dianggap mencintai Papua dan berhasil membangun ekonominya.
Maka, ia berjanji akan meneruskan kebijakan tersebut melalui pembangunan ekonomi dan keamanan (Kompas.com, 12 juni 2024).
Dari situ terlihat, Prabowo Subianto memakai sudut pandang negara dalam membangun Papua.
Paradigmanya juga ekonomi, bukan melihat Papua dan OAP secara holistik.
Padahal seperti diuraikan di atas, paradigma ekonomi dan pembangunan malah membuat OAP termarjinalisasi.
Ini yang mendorong sebagian mereka menolak kedaulatan bangsa Indonesia.
Karena itu, jika ingin berhasil mengatasi konflik di Papua, alih-alih menempuh rute yang sama dengan Presiden Jokowi, Prabowo perlu mempertimbangkan kebijakan Gus Dur.
Saat menjadi presiden, Gus Dur merekognisi keunikan OAP dan secara tulus mendengarkan aspirasi mereka.
Gus Dur tidak menangkap pengibar bendera bintang kejora. Ia mengizinkan pengibaran bendera tersebut asal di bawah bendera Merah putih.
Ia melihat bintang kejora sebagai ekspresi kultural yang disamakan seperti bendera kesebelasan sepak bola.
Gus Dur menangkap akar masalah konflik Papua, yaitu hilangnya rasa percaya OAP terhadap bangsa Indonesia karena pemerintah Indonesia belum atau salah merekognisi OAP.
Maka, Gus Dur memberi hak OAP sebagai warga negara yang unik dengan mengibarkan bendera bintang Kejora dengan tetap menghormati norma bangsa, yaitu bendera merah putih yang posisinya di atas bendera bintang kejora.
Gus Dur juga membuka ruang dialog luas untuk masyarakat Papua, baik yang pro dan kontra kemerdekaan Papua.
Kesediaan Gus Dur berdialog dengan masyarakat Papua, baik yang pro dan kontra kemerdekaan Papua, berbeda dengan presiden Jokowi.
Meski tercatat sebagai presiden yang paling sering berkunjung ke Papua, Jokowi tidak memberi kesempatan bertemu dan berdialog dengan tokoh Papua yang kontra dengan pemerintah.
Ia hanya berdialog dengan tokoh Papua yang sejalan dengan pemerintah (Gomar Gultom, sebagaimana dikutip Kompas.com, 3/5/2024).
Jika Prabowo Subianto meneruskan kebijakan Jokowi terhadap Papua, bukan tidak mungkin aspirasi untuk merdeka akan semakin kencang terdengar di bumi Cendrawasih.
Lalu, pemerintah semakin tegas mengambil kebijakan militer.
Ujungnya, masalah di Papua semakin runyam.
Karena itu, jika ingin Papua damai, masalahnya perlu diselesaikan dengan hati. Bukan dengan saling membenci dan menyakiti.
Semoga, pemerintahan Prabowo bisa mewujudkannya.(Red)