Jakarta,(Cakrayudha-hankam.com) – Tim kuasa hukum Prabowo-Gibran menyebut bahwa kesaksian para Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan bahwa tuduhan cawe-cawe Kepala Negara hanya pepesan kosong.
Hal itu disampaikan Tim kuasa hukum Prabowo-Gibran Hotman Paris saat jeda sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).
“Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang disampaikan kuasa hukum mereka adalah pepesan kosong,” ucap Hotman Paris dikutip Facebook Kompas.com.
Sebab kata Hotman Paris, Menteri Keuangan Sri Mulyani saja sudah mengatakan bahwa APBN untuk Bansos yang begitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran.
Pun kata Hotman Paris, Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah memastikan tidak ada kenaikan jumlah barang Bansos di tahun 2024.
Justru kenaikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023.
“Paling penting lagi barang Bansos ternyata tidak naik. Ibu Risma yang mengatakan bahwa yang naik justru di 2022 dan 2023,” bebernya.
Sehingga kata Hotman Paris tuduhan Bansos dipakai Jokowi untuk Pemilu adalah fitnah-fitnah pepesan kosong.
Sebelumnya di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada kenaikan anggaran bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2024 atau saat Pemilu 2024.
Namun demikian kata Sri Mulyani, kenaikan Bansos saat Pemilu 2024 tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun 2023.
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat menjadi saksi di sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/2024).
Pagu anggaran Bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.
Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.
“Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani.
Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023.(Red)