PASURUAN || Cakrayudha_hankam.com – Dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) milik PT Regensi Daarut Tuqo mencantumkan empat peruntukan ruang dalam satu lokasi kegiatan usaha di Jalan Kebon Jaya, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Rencana pemanfaatan kawasan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui arah pengembangan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Berdasarkan dokumen KKPR bernomor 14102610213575005, persetujuan diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 13 Oktober 2026, dengan luas lahan tercantum sebesar 8.365 meter persegi.
Empat peruntukan ruang yang tercantum dalam dokumen tersebut meliputi Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah Perencanaan (K-2), Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2), Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2), serta Pemakaman (RTH-7).
Persetujuan itu mengacu pada Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pasuruan Tahun 2021–2041.
Keberadaan empat peruntukan ruang dalam satu lokasi menjadi perhatian, terutama terkait pembagian area, rencana kegiatan yang akan direalisasikan, serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Selamet Nugroho, pengamat kebijakan sekaligus wartawan senior di Pasuruan, menilai keterbukaan informasi mengenai rencana pemanfaatan ruang merupakan hal penting. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui tidak hanya dokumen persetujuan yang telah diterbitkan, tetapi juga arah pengembangan kawasan dan konsekuensi yang mungkin timbul bagi lingkungan maupun aktivitas warga.
“Publik berhak mengetahui rencana pengembangan kawasan, terlebih ketika dalam satu lokasi tercantum beberapa peruntukan ruang. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami apa yang akan dibangun, bagaimana pembagian zonasinya, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas warga sekitar,” ujar Selamet, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai penjelasan mengenai dokumen perizinan tata ruang perlu disampaikan secara utuh, mulai dari peruntukan yang disetujui, rencana teknis pengembangan, hingga tahapan perizinan lanjutan sebelum pembangunan direalisasikan.
Dokumen KKPR tersebut juga memuat ketentuan teknis pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), jumlah lantai bangunan, serta garis sempadan sesuai ketentuan masing-masing peruntukan.
Menurut Selamet, aspek aksesibilitas, sistem drainase, ketersediaan fasilitas umum, dampak lingkungan, hingga potensi perubahan aktivitas kawasan juga perlu menjadi perhatian dalam proses pengembangan.
“Perencanaan kawasan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan lahan, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan, akses masyarakat, kebutuhan fasilitas umum, serta potensi dampak terhadap warga di sekitarnya,” menjadi poin penting dalam pandangan yang disampaikannya.
Dalam dokumen KKPR juga ditegaskan bahwa persetujuan kesesuaian ruang bukan merupakan hak atas tanah. Pemegang KKPR dapat melanjutkan proses perizinan berusaha berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, penerbitan KKPR merupakan salah satu tahapan dalam proses pemanfaatan ruang dan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh persyaratan pembangunan maupun perizinan lanjutan telah terpenuhi.
Keterbukaan informasi mengenai rencana kegiatan, pembagian luas masing-masing zonasi, tahapan perizinan, serta pemenuhan ketentuan teknis menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan proporsional mengenai pengembangan kawasan tersebut.
Hingga berita ini disusun, penjelasan lebih lanjut mengenai rencana konkret pengembangan lahan, pembagian luas setiap peruntukan, serta tahapan perizinan lanjutan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak PT Regensi Daarut Tuqo dan instansi pemerintah terkait.
Pemberitaan ini disampaikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan upaya mendorong pemahaman masyarakat terhadap proses pemanfaatan ruang di Kota Pasuruan, tanpa mendahului kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
[Redaksi/Hs/Rmt]

