JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan para Kepala Staf Angkatan, menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Rapat ini berlangsung secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II Lantai 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/7/2025).
Setelah rapat, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI telah mencapai prestasi yang membanggakan dalam pengelolaan keuangan negara, dengan meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kemhan TNI mendapatkan penilaian yang sangat baik dengan status Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya, menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemhan dan TNI.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, beliau menekankan bahwa alokasi tersebut masih memerlukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang sangat penting, seperti pengembangan kekuatan, pemeliharaan personel, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran ini akan digunakan oleh TNI dan seluruh markas besar angkatan untuk mendukung pembinaan kekuatan dan kesiapsiagaan.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjawab pertanyaan dari awak media mengenai penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Panglima TNI menjelaskan bahwa proses pensiun dini Mayjen Rizal sedang berlangsung dan akan segera diselesaikan.
“Proses pensiun dini untuk Dirut Bulog sedang kami lakukan secepatnya. Tidak lama lagi, hanya ada beberapa tahapan yang harus dilalui,” ujarnya.
Panglima TNI menjelaskan bahwa Mayjen Rizal saat ini bertugas di Merauke untuk mengoptimalkan lahan, dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. “Mayjen Rizal kini berada di Merauke, kami menugaskannya untuk optimalisasi lahan, dan dia telah berhasil, sehingga sudah memenuhi syarat di bidang ketahanan pangan,” ujarnya.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara legislatif dan TNI untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran pertahanan berjalan dengan efektif dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. (Puspen TNI/Red-033)