MEKKAH, Cakayudha-hankam.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta agar penerapan sistem syarikah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan ini disampaikan Dini setelah menerima banyak laporan mengenai berbagai masalah yang terjadi selama rangkaian ibadah haji.
Salah satu isu yang mencuat adalah pengusiran jemaah haji dari tenda di Arafah. “Kondisi yang kacau ini tidak hanya disebabkan oleh pemisahan hotel antar kloter, tetapi juga akibat manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah yang buruk,” ungkap Dini kepada Kompas.com pada Senin (9/6/2025).
Ia menambahkan, “Kami bahkan menerima laporan tentang pengusiran jemaah dari tenda Arafah yang disebabkan oleh masalah penempatan dan koordinasi antar-syarikah.” Selain itu, Dini juga mendapatkan informasi mengenai ketidaksesuaian konsumsi yang diterima oleh jemaah haji di Indonesia.
Sebagian jemaah hanya menerima makanan berupa mi instan, yang menimbulkan keprihatinan. “Kualitas dan ketidaksesuaian makanan yang diterima jemaah harus menjadi perhatian serius. Bagaimana mungkin ada jemaah yang mendapatkan makanan siap saji standar katering, sementara yang lain hanya menerima pop mi instan?” ungkap Dini.
Dini menjelaskan bahwa masalah ini sudah diprediksi akan muncul sejak penerapan sistem syarikah untuk haji 2025. Politikus dari Partai Nasdem ini berharap agar pelaksanaan haji 2025 dievaluasi secara menyeluruh. Dia juga mendorong agar pengawasan terhadap syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia diperkuat.
“Masalah ini sudah kami antisipasi sejak sistem syarikah diterapkan. Jika tidak ada standardisasi layanan yang kuat dan pengawasan lapangan yang ketat sejak awal, kekacauan seperti ini akan terus berlanjut,” tegas Dini. (Red-033)

