Larang Warga Sipil Masuki Wilayah Konflik
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di daerah Ndugama Derakma telah menyatakan perang terhadap militer di wilayah adat La Pago, Papua. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengungkapkan bahwa milisi dari tiga belas batalion OPM telah dikerahkan untuk operasi ini.
Sebby mengklaim bahwa mereka telah mempersiapkan seluruh amunisi yang diperlukan untuk melaksanakan operasi tersebut. “Perintah perang ini telah dikeluarkan secara resmi dan harus diketahui oleh semua pihak,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, (19/05/2025).
Dalam operasi ini, OPM melarang warga sipil untuk memasuki wilayah konflik secara sembarangan. Sebby menambahkan bahwa kelompoknya telah menetapkan sejumlah aturan bagi warga sipil. Ia menyatakan bahwa semua kendaraan sipil yang melintas dari wilayah Yalimo, Tolikara, Lani Jaya, dan Nduga diwajibkan untuk membuka kaca jendela. Selain itu, OPM juga melarang warga sipil mengenakan pakaian yang menyerupai seragam kelompok mereka atau aparat keamanan.
Sebby mengungkapkan bahwa mereka akan menyita perangkat elektronik milik warga sipil yang melintasi area operasi OPM. Kelompok separatis ini juga melarang masyarakat asli Papua untuk menerbangkan pesawat di zona konflik. “Kami sudah mengalami korban di Papua Pegunungan, jadi kami tidak akan mundur,” tegasnya.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, menilai bahwa tindakan OPM hanya bertujuan untuk menyebarkan teror dan informasi palsu kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa prajurit TNI di wilayah tersebut tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas utama mereka, yaitu melindungi masyarakat di tengah ancaman dari OPM. “Kami fokus pada tugas kami, melindungi dan melayani masyarakat, serta melakukan pembinaan teritorial,” ujarnya saat dihubungi pada Senin, 19 Mei 2025.
Candra menambahkan bahwa TNI akan terus melakukan komunikasi sosial yang bersifat humanis untuk melawan propaganda OPM. “Kami akan terus berkomunikasi untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi yang akurat,” katanya.
Dia juga memberikan tanggapan mengenai aturan yang ditetapkan oleh OPM untuk warga sipil, termasuk larangan berpakaian menyerupai TNI-Polri. Menurutnya, tanpa adanya aturan tersebut, warga sipil pun tidak akan mengenakan pakaian dinas TNI-Polri. “Tentu saja tidak ada yang mengarahkan. Silakan perhatikan, siapa yang selama ini berpakaian seperti TNI-Polri,” ujarnya. (Red-033)