JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Tindakan aparat TNI dalam menangkap dan menggerebek bandar narkoba perlu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, bukan justru diperdebatkan secara sempit dan emosional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, sebagai tanggapan terhadap polemik yang muncul mengenai perlunya keterlibatan TNI dalam pemberantasan narkoba.
“Kita harus mendukung langkah TNI dalam upaya memberantas peredaran narkoba. Ini adalah bentuk keberanian yang sangat langka, terutama ketika mereka menghadapi jaringan narkoba yang kuat dan sering dilindungi oleh oknum tertentu,” kata Noor Azhari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa masalah narkoba di Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan merupakan isu bersama yang mengancam masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam upaya pemberantasannya.
“Narkoba adalah kejahatan luar biasa, dan ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk bertindak dengan cepat, tepat, dan tegas. Jangan biarkan ada ruang untuk kompromi, apalagi penghilangan barang bukti. Setiap langkah berani harus dihargai, bukan dicurigai,” tegasnya.
Ia juga mengkritik narasi negatif yang menyebut keterlibatan TNI dalam pemberantasan narkoba sebagai upaya untuk “merebut lahan basah.” Menurut Azhari, tuduhan semacam itu menyesatkan dan dapat melemahkan semangat kolektif dalam memerangi narkoba.
“Alih-alih memutarbalikkan niat baik menjadi alasan untuk berkuasa, sebaiknya kita bersatu dalam semangat nasional untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat narkoba. Kita harus menghindari terjebak dalam opini yang membela kepentingan para bandar dengan cara mendiskreditkan aparat yang bertindak,” tegasnya.
Azhari menekankan bahwa sikap masyarakat seharusnya tegas: mendukung upaya pemberantasan narkoba, bukan memperkuat narasi yang melemahkan penegakan hukum. “Jika kita terus-menerus mencurigai siapa pun yang berani bertindak tanpa bukti pelanggaran hukum, sebenarnya kita sedang berpihak pada jaringan kejahatan itu sendiri,” ujarnya dengan tegas.
MPSI juga mendorong penguatan kerjasama antar lembaga dalam upaya pemberantasan narkoba, tanpa memandang siapa yang memimpin operasi tersebut. “Kolaborasi lintas institusi adalah suatu keharusan. Tanggung jawab ini harus diemban bersama oleh Polri, TNI, BNN, dan aparat hukum lainnya, dengan semangat yang sama untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman narkoba. Ini adalah tugas nasional yang tidak boleh dibatasi oleh ego sektoral,” tambah Azhari. (Red-033)