Bantu Hasan Nasbi
JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.
Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukan ini sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg. Namun, ia menegaskan bahwa penunjukan ini tidak memerlukan pelantikan.
“Tidak, tidak perlu dilantik. Kita semua diharapkan untuk berperan sebagai juru bicara, terutama saya sebagai Mensesneg yang diminta untuk aktif terlibat,” ungkap Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (17/4/2025).
Ia juga menambahkan bahwa peran sebagai juru bicara tidak berbeda jauh dari tugas yang dijalankan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. Prasetyo memastikan bahwa PCO akan tetap beroperasi.
Sebagai informasi, PCO baru saja dibentuk untuk mengelola komunikasi publik selama masa kepresidenan Prabowo.
“Semua tetap sama, tidak ada perbedaan. PCO tetap ada. Kami diminta untuk memberikan bantuan,” ungkap Prasetyo.
Prasetyo menegaskan bahwa penunjukannya sebagai Jubir tidak ada hubungannya dengan pernyataan kontroversial dari Hasan Nasbi, termasuk saat menanggapi teror kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo.
Ia menjelaskan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang selama ini belum berjalan dengan baik.
“Tidak, ini hanya untuk memperkuat. Itu adalah kewajiban kita. Jika ada yang dianggap kurang, maka kita akan memperbaikinya. Kami, sebagai pemerintah, akan melakukan perbaikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Hasan Nasbi menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait teror kepala babi. Ia merespons insiden tersebut dengan candaan, mengatakan “dimasak saja,” alih-alih mengutuk tindakan tersebut.
“Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” katanya.
Hasan meminta agar isu tersebut tidak diperbesar, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen pada kebebasan pers.
“Apakah ada yang menghalangi pembuatan berita? Jika tidak ada yang menghalangi, itu menunjukkan bahwa kebebasan pers kita baik. Apakah ada yang dihentikan dalam pembuatan berita atau wawancara? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pers kita berjalan dengan baik,” jelas Hasan.
“Apakah ada yang takut untuk membuat berita sekarang? Apakah ada yang dihalangi untuk meliput di Istana? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan terhadap kebebasan pers. Misalnya, Tempo masih bisa menulis berita, bukan? Masih bisa siaran Bocor Alus, kan? Tetap diperbolehkan, bukan? Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak campur tangan sama sekali dan tidak mengganggu,” tambahnya.
Setelah itu, Presiden Prabowo menyadari bahwa komunikasi dari pemerintah yang dipimpinnya masih kurang efektif dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda.
Kondisi komunikasi yang belum memadai ini menjadi tanggung jawabnya.
“Saya menyadari hal ini kemarin, dan beberapa minggu lalu saya mulai menyadari bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang kurang baik. Ini adalah tanggung jawab saya,” ungkap Prabowo saat bertemu dengan investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4/2025). (Red-033)