Dedi Mulyadi Ikhlas
PURWAKARTA, Cakrayudha-yudha.com – Dedi Mulyadi, Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta, telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya akibat penerapan aturan yang dianggap aneh. Ia mewajibkan siswa untuk mengenakan baju Lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idulfitri.
Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena dinilai tidak relevan dengan tujuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengumumkan penonaktifan Dedi Mulyadi setelah menerima instruksi langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait kebijakan yang kontroversial tersebut.
“Yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara, jabatan Kepala SDN Sawahkulon akan diisi oleh pelaksana tugas,” kata Purwanto saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pendidikan yang seharusnya.
Purwanto, yang lebih dikenal sebagai Kang Ipung, menekankan pentingnya agar kebijakan di sekolah tetap sejalan dengan inti dari pendidikan.
“Misalnya, aturan mengenai pakaian Lebaran tidak memiliki relevansi dengan kegiatan pendidikan atau silaturahmi,” jelasnya.
“Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru merugikan atau membingungkan orang tua siswa,” tambah Kang Ipung.
“Kebijakan semacam itu tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan,” tegas Purwanto.
“Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal atau pakaian Lebaran,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan semua kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Purwakarta untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan.
Kegiatan silaturahmi memang memiliki peranan penting, tetapi seharusnya tidak melibatkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan yang esensial,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyatakan bahwa kebijakan tersebut justru menimbulkan kontroversi.
Ia juga memberikan instruksi untuk menonaktifkan Dedi Mulyadi.
“Saya perintahkan Dinas Pendidikan Purwakarta untuk segera menonaktifkan Kepala SDN Sawahkulon,” tegas Saepul.
“Kebijakan yang diambilnya tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua siswa dan berpotensi menambah beban mereka,” tambahnya.
Bupati yang akrab disapa Om Zein ini berharap agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah-sekolah lain di Purwakarta.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mengutamakan kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Dedi Mulyadi, yang baru-baru ini dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, menyatakan bahwa ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ia mengaku ikhlas atas pencopotannya dari jabatan Kepala SDN Sawah Kulon. “Saya menerima keputusan Disdik Purwakarta. Insya Allah, ini adalah langkah yang baik bagi saya untuk lebih bersyukur,” kata Dedi saat dihubungi melalui telepon pada Selasa (8/4/2025).
Dedi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Disdik Purwakarta yang telah memberinya kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala SDN Sawah Kulon. “Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan semoga saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik di tempat lain,” tambahnya.
Sementara itu, posisi Kepala SDN Sawah Kulon saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Disdik Purwakarta.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik aparatur sipil negara (ASN) yang cenderung fokus pada tugas administratif. Ia menekankan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dari dalam ruangan kerja.
Sebagai contoh, Dedi mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu yang harus bekerja sambil membawa anak-anak mereka pada jam sekolah.
“Ini merupakan isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Namun, di Kota Bandung, masih banyak ibu-ibu yang terlihat membawa anak-anak atau bahkan anak-anak yang berjualan sendiri pada jam sekolah.”
Dedi berpendapat bahwa mereka menghadapi masalah yang bersifat jangka panjang.
“Jangan sampai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat serta di Kabupaten/Kota hanya berteriak soal pemberdayaan perempuan dan anak tanpa tindakan nyata,” tegasnya saat berbicara di Gedung Sate, Bandung, pada Selasa (8/4/2025).
Namun, di lapangan, masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa bekerja di jalanan.
“Itu adalah masalah yang belum ditangani dengan baik. Saya ingin Pemprov Jabar mengambil pendekatan yang lebih taktis,” ujarnya.
“Jangan hanya bersifat administratif dan berteriak tentang pemberdayaan perempuan, sementara perempuan di sekitar sini tidak mendapatkan dukungan. Ini adalah salah satu contoh pendekatan taktis,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa masalah-masalah seperti ini tidak akan teratasi jika hanya dikerjakan dari dalam ruangan.
Ke depan, Dedi Mulyadi berharap Pemprov Jabar dapat menjadi lebih proaktif dalam mengubah budaya kerja pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.
“Dengan demikian, jika pemprovnya efisien, kabupaten dan kotanya juga akan mengikuti. Pemprov yang taktis akan mendorong kabupaten dan kota untuk melakukan hal yang sama, dan ini sudah terbukti hari ini,” jelasnya.
Dedi Mulyadi telah menunjukkan langkah proaktif dalam membangun budaya kerja pemerintah dengan turun langsung ke Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang untuk menangani masalah banjir, alih fungsi lahan, serta perbaikan infrastruktur.
Hari ini, para bupati telah mulai turun tangan untuk mengadvokasi kebersihan dan lingkungan.
“Hal-hal konkret seperti ini sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan,” ujarnya.
“Inovasi ini tidak hanya muncul di ruang kerja, tetapi juga lahir dari berbagai lokasi di seluruh Provinsi Jawa Barat saat kita mengamati fenomena lingkungan,” tambahnya. (Red-033)