JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menerima laporan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di SMAN 7 Cirebon.
Laporan tersebut disampaikan oleh seorang siswa bernama Hanifah Kaliyah.
Kini, Hanifah Kaliyah menjadi sorotan publik setelah berani mengadukan masalah pungli yang terjadi di sekolahnya.
Pelajar asal Kota Cirebon ini mengungkapkan bahwa pihak sekolah memotong dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 250 ribu untuk setiap siswa.
Saat itu, Hanifah secara kebetulan bertemu dengan Dedi Mulyadi di tengah viralnya kasus SNBP yang melanda SMAN 7 Cirebon.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi tersebut datang ke SMAN 7 Cirebon untuk mencari tahu alasan di balik kegagalan ratusan siswa di sekolah itu dalam mengikuti SNBP, seleksi masuk PTN tanpa tes.
Dalam kesempatan tersebut, Hanifah, yang juga tidak dapat mengikuti SNBP akibat kesalahan dari pihak sekolah, tidak menyia-nyiakan peluang untuk menyampaikan keluhannya.
Hanifah segera melaporkan masalah tersebut kepada Dedi Mulyadi saat mereka bertemu di depan ruang kelas.
Dalam laporannya, Hanifah mengungkapkan dugaan adanya pungutan liar di sekolahnya yang mengakibatkan ia dan ratusan teman sekelasnya tidak menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara utuh.
“PIP yang seharusnya kita terima adalah Rp1,8 juta. Namun, ternyata Rp250 ribu dari jumlah itu diambil untuk kepentingan partai. Ketika kami pergi ke bank, ada seorang guru dari bagian tata usaha yang meminta kami untuk mengambil buku tabungan, PIN, dan kartu kami di depan pintu,” jelas Hanifah.
“Angkatan kami juga diminta membayar uang gedung sebesar Rp6,4 juta. Sebelumnya, kami diminta membayar Rp8,7 juta, tetapi orang tua kami tidak setuju jika kami harus membayar Rp8 juta. SPP kami setiap bulan adalah Rp200 ribu,” tambahnya, seperti yang dilansir dari TribunBogor.
Tidak hanya itu, Hanifah juga melaporkan adanya permintaan uang untuk pembelian buku dan sumbangan masjid.
Mendengar semua itu, Dedi Mulyadi merasa terkejut karena seharusnya sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya SPP atau biaya lainnya dari siswa.
“Uang LKS berkisar Rp300 ribu ke atas. Untuk kelas 10, kami juga diminta sumbangan untuk masjid, yang seharusnya bersifat sukarela, tetapi ditetapkan sebesar Rp150 ribu,” jelas Hanifah.
Karena keberaniannya mengungkap dugaan pungutan liar tersebut, Hanifah diundang oleh Dedi Mulyadi ke rumahnya.
Hanifah kemudian menceritakan tentang keluarganya.
Ternyata, Hanifah adalah anak dari seorang pensiunan ASN di BKKBN. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, dan kakak-kakaknya sudah bekerja.
Meskipun merupakan anak dari seorang pensiunan PNS, Hanifah mengaku tidak mengerti mengapa ia menerima uang PIP.
Namun, Hanifah mengungkapkan bahwa keberaniannya untuk mengungkap pemotongan PIP di sekolahnya adalah demi memperjuangkan nasib teman-temannya yang kurang mampu.
“Kasihan pada anak-anak yang membutuhkan. Ada teman kita yang benar-benar memerlukan, dia yatim piatu, sementara uang, kartu, dan PIN-nya ditahan oleh sekolah,” tambah Hanifah.
Hanifah kini menjadi sorotan publik dan mengaku tidak takut akan viral.
“Menurut saya, jika saya tidak berbicara, kasihan adik kelas saya. Awalnya masalah SNBP, lalu berkembang ke isu lainnya. Kita juga sudah mendengar bahwa pungutan SPP sudah dilarang. Jadi, jika saya berbicara, tidak ada salahnya,” ungkap Hanifah.
“Kamu tidak takut?” tanya Kang Dedi.
“Enggak, saya merasa tidak ada yang salah. Saya juga tetap menyampaikannya dengan sopan,” jawab Hanifah.
Dikenal sebagai sosok yang kritis, Hanifah juga menunjukkan kepedulian terhadap teman-temannya.
Saat kelas 1 SMA, Hanifah pernah mengungkapkan kondisi seorang temannya yang jarang hadir di sekolah. Setelah ia menyelidiki dan mengunjungi rumahnya, ternyata teman tersebut sering tidak masuk sekolah karena harus membantu neneknya.
“Beberapa teman tidak masuk sekolah selama berbulan-bulan karena tidak memiliki biaya. Ketika mereka datang, sering kali dipanggil untuk membayar SPP, sehingga mereka merasa malu untuk kembali ke sekolah. Mereka juga mendapatkan intimidasi dari guru, sering kali dibilang ‘kenapa kamu malas sekolah,” ungkap Hanifah.
“(Pasha) saat kelas 10 mengalami kesulitan, aku diminta untuk mendekatinya, bukan wali kelas yang melakukannya. Ternyata, dia (Pasha) memang membantu neneknya, sehingga sulit untuk bersekolah,” tambahnya.
Kini, sosoknya menjadi viral setelah diundang oleh Kang Dedi, dan Hanifah mengakui bahwa orangtuanya merasa cemas.
Hanifah juga diingatkan oleh orangtuanya untuk tidak terlalu vokal dalam menyuarakan pendapat.
“Orang tua pasti bertanya, mereka bilang ‘hati-hati ya, takut ada oknum yang jahat padamu, khawatir guru-guru menurunkan nilai kamu’,” kata Hanifah.
“Penjelasan dari guru sebelumnya menyatakan bahwa uang potongan itu bukan untuk sekolah, melainkan diberikan kepada pihak lain,” jelas Kang Dedi.
Sosok Hanifah yang berani mengungkap adanya pemotongan dana bantuan pemerintah menjadi viral, dan netizen pun ramai memberikan pujian.
“Tak peduli siapa anaknya. Anak yang jujur ini harus dilindungi dan mendapatkan penghargaan berupa beasiswa,” ungkap salah satu netizen.
“Negara harus hadir untuk dua siswi pemberani ini. Mereka adalah contoh anak Indonesia,” tambah yang lain.
“Jika siswa-siswi di Jawa Barat memiliki kecerdasan seperti ini, maka Jabar akan semakin istimewa. Mereka adalah calon penerus bangsa,” komentar netizen lainnya.
“Wah, dua siswi ini luar biasa. Tolong lindungi mereka, Pak Gubernur. Mereka cerdas dan jujur,” seru seorang pengguna media sosial.
Tidak hanya netizen biasa, politikus dan aktivis terkenal asal Bogor, Ronald Aristone Sinaga, yang akrab disapa Bro Ron, juga menyoroti kasus yang diungkap oleh Hanifah.
Bro Ron mengancam akan turun tangan ke SMAN 7 Cirebon jika masalah ini tidak segera diselesaikan.
Perlu diketahui bahwa Bro Ron belakangan ini aktif mengungkap kasus-kasus terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Sebelumnya, Dedi Mulyadi bertemu dengan seorang siswi SMA yang ingin melaporkan berbagai pungutan yang dialami oleh para siswa di sekolah mereka.
“Kami masih banyak yang ingin dilaporkan, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP sebesar Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000,” ungkap siswi tersebut dalam unggahan di Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu (8/2/2025).
PIP adalah Program Indonesia Pintar, yang merupakan bantuan pemerintah berupa uang tunai untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka dapat melanjutkan pendidikan.
Menurut siswi tersebut, sejak awal pihak sekolah telah menginformasikan bahwa dana PIP akan dipotong untuk diserahkan kembali ke partai.
Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan bahwa sumbangan tersebut bukan berasal dari partai, melainkan bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya (dapil).
Dedi kemudian bertanya tentang bagaimana cara sekolah mengelola bantuan tersebut, mengingat dana itu langsung masuk ke rekening masing-masing siswa.
Siswa tersebut menjelaskan bahwa saat ia pergi ke bank, di sana sudah ada dua petugas dari tata usaha sekolah.
Petugas tersebut meminta buku tabungan, kartu ATM, dan PIN dari siswa.
“Buku tabungan, kartu, dan PIN diserahkan ke pihak sekolah. Semua siswa seangkatan menggunakan PIN yang sama. Jika ada yang berbeda, pihak sekolah akan menghubungi secara pribadi,” jelas siswa itu.
Selain itu, siswa juga diminta untuk membayar uang gedung sebesar Rp 6,4 juta, yang merupakan hasil negosiasi orangtua siswa dalam rapat, dari jumlah awal yang diminta sebesar Rp 8,4 juta.
Selanjutnya, para siswa masih harus membayar SPP sebesar Rp 200.000, meskipun seharusnya biaya tersebut gratis.
Berikut adalah versi yang ditulis ulang dari teks tersebut:
Selain uang LKS yang melebihi Rp 300.000, terdapat juga sumbangan masjid yang jumlahnya ditentukan oleh pihak sekolah.
“Sumbangan masjid untuk kelas 10 seharusnya bersifat sukarela, tetapi kami justru diminta membayar Rp 150.000,” ungkap salah satu siswa.
Dalam unggahan tersebut, Dedi Mulyadi menuliskan caption: “Sungguh rumit sekali situasinya.”
Namun, hingga saat ini, pihak sekolah belum memberikan tanggapan terkait keluhan siswa tersebut. (Red-033)
Editor: EH056