JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pihak-pihak yang disebut sebagai ‘Raja Kecil’ yang menentang kebijakan penghematan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo pada Senin (10/2/2025) saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur.
“Saya berkomitmen untuk melakukan penghematan. Saya ingin menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, dan yang hanya menjadi alasan untuk korupsi. Ada yang melawan saya? Tentu saja ada,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa beberapa pihak merasa terganggu dengan kebijakan ini, bahkan ada birokrat yang merasa seperti ‘Raja Kecil’ di instansinya.
“Dalam birokrasi, ada yang merasa kebal hukum dan menganggap dirinya sebagai raja kecil,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah bertujuan untuk menyediakan makanan bagi anak-anak serta memperbaiki ratusan sekolah yang rusak.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sekitar 330.000 sekolah. Dana yang dihemat dari efisiensi tersebut dapat digunakan untuk membangun 20.000 sekolah.
“Ibu-ibu yang merupakan guru, angkat tangan. Apakah benar? Apakah Anda melihat bahwa sekolah-sekolah perlu diperbaiki? Selama beberapa hari ini, saya telah mengamati sekolah-sekolah. Kita memiliki 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah. Berapa lama kita akan membutuhkan untuk menyelesaikan perbaikan 330.000 sekolah ini?” ujarnya.
Efisiensi Dianggap Sebagai Perbaikan
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah positif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
Terlebih lagi, efisiensi seharusnya tidak hanya berarti pemangkasan anggaran, tetapi juga penyesuaian fokus ke sektor-sektor yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Contohnya, anggaran yang dipangkas dari kementerian dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas, seperti pengeluaran untuk infrastruktur publik, bantuan sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (10/2/2025).
Masyarakat diperkirakan akan merasakan dampak langsung dari efisiensi anggaran tersebut.
Dana hasil penghematan anggaran, tambahnya, dapat digunakan untuk memperkuat program-program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
“Kebijakan ini akan berkontribusi dalam menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” jelas Achmad.
Efisiensi anggaran juga menciptakan kesempatan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Dana yang diperoleh dari efisiensi ini dapat digunakan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.
Tanggapan DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menyatakan dukungannya terhadap instruksi efisiensi anggaran ini.
Politisi dari NasDem ini berpendapat bahwa efisiensi anggaran adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ruang fiskal yang lebih optimal.
Menurut informasi yang diambil dari laman NasDem, Fauzi menyebutkan bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai dengan mengurangi belanja yang tidak penting, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Selama ini terdapat banyak pemborosan yang seharusnya bisa dihindari, sehingga anggaran seharusnya dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting,” ungkap Fauzi pada Senin (3/2/2025).
Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran akan memungkinkan pemerintah untuk merealisasikan berbagai program prioritas presiden, seperti program penyediaan makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
“Penghematan ini sangat penting agar visi dan misi Pak Prabowo dapat terlaksana dengan baik selama periode 2025 hingga 2029,” tambahnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“DPR mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Gedung Senayan, Jakarta, pada Jumat (24/1/2025), seperti dilansir oleh Kompas.com.
Menurut Puan, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara kolaboratif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
“Ya, efisiensi tersebut akan sangat baik dan efektif jika dilakukan secara kolaboratif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPR mendukung keputusan Prabowo dan berharap agar APBN 2025 digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi, itu adalah hal yang tentunya didukung oleh DPR. Kami berharap APBN di tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Dukungan Lainnya
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa efisiensi anggaran pemerintah dalam hal belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), dan sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk meningkatkan ruang fiskal.
“Contohnya, belanja untuk rapat dan seminar bisa digantikan dengan rapat online, yang jauh lebih murah dan efektif,” ungkap Bhima.
Dia menyatakan bahwa alat tulis kantor (ATK) dapat digantikan dengan tanda tangan digital, yang lebih ramah lingkungan dan tidak memboroskan kertas. Selama ini, pengeluaran birokrasi menjadi sorotan karena berkontribusi pada peningkatan defisit APBN dan penambahan utang pemerintah.
Di sisi lain, Bhima menambahkan bahwa dampak negatif terhadap industri Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga cukup signifikan.
Sebagian besar pelaku usaha MICE bergantung pada pendapatan dari acara yang diselenggarakan oleh pemerintah.
“Bahkan setelah pandemi, pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Ada kekhawatiran mengenai risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor akomodasi dan makanan-minuman akibat efisiensi belanja pemerintah,” jelas Bhima.
Dampak ekonomi dari penurunan pendapatan sektor MICE diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya 104.000 lapangan kerja. Dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), potensi kerugian dari sektor MICE bisa mencapai Rp103,9 triliun.
“Memang tidak cukup hanya mengandalkan wisatawan mancanegara dan domestik, terutama dengan adanya gejolak geopolitik dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, belanja pemerintah diharapkan dapat menjadi pendorong pemulihan sektor MICE. Namun, harapan tersebut sirna ketika terjadi efisiensi anggaran,” ungkap Bhima.
Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, memberikan tanggapan terkait efisiensi anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang mencapai 58 persen akibat Instruksi Presiden No 01 Tahun 2025.
Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam keberlangsungan budaya dan peradaban Indonesia.
“Saya merasa gelisah selama rapat berlangsung. Dengan tegas, saya menyatakan bahwa anggaran yang tersisa mencerminkan sikap pemerintah terhadap budaya dan peradaban bangsa kita.”
“Jika pemotongan anggaran terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi ancaman keruntuhan budaya dan peradaban,” tegas Mercy dalam keterangan yang diterima pada Kamis (6/2/2025).
Esensi kebudayaan menurut Mercy adalah “Kebudayaan sebagai jembatan untuk perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan.”
“Namun, banyak masyarakat adat yang terpinggirkan akibat program-program pembangunan ekstraktif seperti pertambangan, minyak dan gas, serta industri lainnya,” jelas Mercy.
Legislator dari Dapil Maluku itu menambahkan bahwa berbagai masalah muncul akibat situasi tersebut, seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan ekstrem, dan konflik sosial dengan pendatang yang mencari pekerjaan, serta isu-isu lainnya.
“Proses akulturasi dan revitalisasi budaya perlu mendapatkan perhatian yang serius,” tambah Mercy.
Mercy menekankan bahwa program-program yang berkaitan dengan kebudayaan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai urusan perayaan dan distribusi perlengkapan seni budaya semata.
“Kita perlu memberdayakan dan melindungi masyarakat hukum adat, serta memberikan mereka akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Inti dari urusan kebudayaan adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, sambil menjaga dan melestarikan keberagaman adat dan budaya sebagai kekuatan dan identitas bangsa,” tegas Legislator PDIP tersebut. (Red-033)
Editor: EH056
